Pramono disebut lebih memilih pendekatan lain dengan memperbanyak kegiatan positif.
Pernyataan ini disampaikan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa Pramono punya kebijakan lain dalam mengatasi persoalan ini.
"Nggak ada (rencana kirim siswa nakal ke barak militer), Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Chico kepada wartawan, Senin 12 Mei 2025.
Ia mencontohkan salah satu upayanya dengan memperpanjang durasi taman-taman hingga perpustakaan di Jakarta.
Dengan demikian, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan positif dan terhindar dari hal negatif seperti mabuk-mabukan dan tawuran.
"Kita akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan positif, taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," katanya.
Sementara itu, Pramono Anung juga telah angkat bicara soal adanya saran untuk mengirim siswa nakal ke barak militer. Kebijakan ini sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Cara Lain Tertibkan Siswa
Baca Juga: Berharap Jokowi Daftar Jadi Ketua Umum PSI Gantikan Kaesang, Waketum: Kita Doakan
Pramono menyatakan enggan mengikuti cara Dedi itu. Sebab, pihaknya melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sudah memiliki cara lain dalam menertibkan siswa bermasalah.
Namun, ia tak merinci kebijakan apa yang akan diambil untuk menangni para siswa bermasalah.
"Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 2 Mei 2025.
Sebelumnya, Dedi telah mengirim sejumlah siswa yang dianggap bermasalah untuk dididik di barak militer pada Kamis 1 Mei 2025.
Setidaknya ada 39 siswa yang telah dikirim ke Resimen Artileri Medan (Armed) 1/Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.
Tag
Berita Terkait
-
Pengamat: daripada Kaesang, Mending Jokowi Sekalian Ketua Umum PSI
-
Ragu Konsep Super Tbk, Analis Curiga e-Votting Pemilihan Ketum PSI: Bisa Diatur Kemauan Elite?
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Anggota Baru Bisa Langsung Daftar Calon Ketum PSI, Jokowi Berpeluang Bersaing dengan Kaesang?
-
Rafathar Adukan Nagita Slavina ke Dedi Mulyadi Agar Dibawa ke Barak Militer
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap