Suara.com - Pengamat politik Yusak Farchan mencurigai soal Pemilu Raya pemilihan ketua umum baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan menggunakan sistem e-voting. Menurutnya, sistem tersebut masih bisa diatur untuk memenangkan kandidat berdasarkam selera elite.
Hal itu disampaikan Yusak menanggapi Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap berpotensi menjadi calon ketua umum PSI.
Diketahui, PSI ingin menjadi partai super terbuka dengan memilih ketua umum melalui cara pemilihan langsung. Nantinya setiap anggota PSI memiliki satu hak suara dalam pemilihan.
"Meskipun pemilihan umum menggunakan sistem e-voting, tapi soal kandidat kan bisa saja di-setting sedemikian rupa berdasarkan kemauan elite," kata Yusak kepada Suara.com, Rabu (14/5/2025).
Yusak berujar bukan hal mudah untuk menerapkan konsep kedaulatan anggota atau super Tbk yang sesungguhnya.
"Bikin partai itu mahal. Nggak mungkin kekuasaan elite partai bisa dikangkangi oleh anggota atau kader biasa," kata Yusak.
Upaya PSI Tarik Jokowi
Sebelummya, Yusak Farchan melihat ada gelagat dari PSI untuk menarik perhatian Joko Widodo agar mau menahkodai partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Menurut Yusak, terlepas dari maju atau tidak Jokowi sebagai ketum, PSI sebenarnya sudah identik dengan Presiden ke-7 RI tersebut.
Baca Juga: Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
Bahkan, Yusak menyebut PSI sebagai partai ideologisnya Jokowi.
Belakangan, PSI diketahui telah membuka pendaftaran Pemilu Raya untuk proses pemilihan ketua umum baru. Yusak menilai syarat-syarat longgar yang ditentukan, bisa jadi sebagai upaya menarik Jokowi.
"Kalau melihat syarat-syarat Calon Ketua Umum yang dilonggarkan, memang ada kecenderungan PSI sedang berupaya menarik Jokowi sebagai ketua umum," kata Yusak kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Yusak menilai PSI di bawah kepimpinan Kaesang terbukti gagal. Sebab itu bukan hal mustahil PSI bakal memilih Jokowi untuk mendapatkan efek elektoral.
"Jadi daripada Kaesang, mending Jokowi sekalian Ketua Umum. Kalau Jokowi ketua umum, peluang PSI lolos senayan cukup terbuka, apalagi jika angka parliamentary threshold diturunkan sesuai dengan rambu-rambu putusan MK sebelumnya," kata Yusak.
Masih Punya Hasrat
Berita Terkait
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
-
Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!