Ragu Konsep Super Tbk, Analis Curiga e-Votting Pemilihan Ketum PSI: Bisa Diatur Kemauan Elite?

Suara.com - Pengamat politik Yusak Farchan mencurigai soal Pemilu Raya pemilihan ketua umum baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan menggunakan sistem e-voting. Menurutnya, sistem tersebut masih bisa diatur untuk memenangkan kandidat berdasarkam selera elite.

Hal itu disampaikan Yusak menanggapi Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap berpotensi menjadi calon ketua umum PSI.

Diketahui, PSI ingin menjadi partai super terbuka dengan memilih ketua umum melalui cara pemilihan langsung. Nantinya setiap anggota PSI memiliki satu hak suara dalam pemilihan.

"Meskipun pemilihan umum menggunakan sistem e-voting, tapi soal kandidat kan bisa saja di-setting sedemikian rupa berdasarkan kemauan elite," kata Yusak kepada Suara.com, Rabu (14/5/2025).

Yusak berujar bukan hal mudah untuk menerapkan konsep kedaulatan anggota atau super Tbk yang sesungguhnya.

"Bikin partai itu mahal. Nggak mungkin kekuasaan elite partai bisa dikangkangi oleh anggota atau kader biasa," kata Yusak.

Upaya PSI Tarik Jokowi

Sebelummya, Yusak Farchan melihat ada gelagat dari PSI untuk menarik perhatian Joko Widodo agar mau menahkodai partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Menurut Yusak, terlepas dari maju atau tidak Jokowi sebagai ketum, PSI sebenarnya sudah identik dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

Baca Juga: Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral

Bahkan, Yusak menyebut PSI sebagai partai ideologisnya Jokowi.

Belakangan, PSI diketahui telah membuka pendaftaran Pemilu Raya untuk proses pemilihan ketua umum baru. Yusak menilai syarat-syarat longgar yang ditentukan, bisa jadi sebagai upaya menarik Jokowi.

"Kalau melihat syarat-syarat Calon Ketua Umum yang dilonggarkan, memang ada kecenderungan PSI sedang berupaya menarik Jokowi sebagai ketua umum," kata Yusak kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Yusak menilai PSI di bawah kepimpinan Kaesang terbukti gagal. Sebab itu bukan hal mustahil PSI bakal memilih Jokowi untuk mendapatkan efek elektoral.

"Jadi daripada Kaesang, mending Jokowi sekalian Ketua Umum. Kalau Jokowi ketua umum, peluang PSI lolos senayan cukup terbuka, apalagi jika angka parliamentary threshold diturunkan sesuai dengan rambu-rambu putusan MK sebelumnya," kata Yusak.

Masih Punya Hasrat

Keinginan PSI menarik Jokowi tersebut bisa jadi gayung bersambut. Faktornya karena Jokowi yang belakangan masih terkesan memiliki hasrat berkuasa kendati sudah pensiun sebagai kepala negara.

Yusak memandang hasrat tersebut yang kemudian mendorong Jokowi untuk berpartai.

"Meskipun sudah pensiun dari Presiden, Jokowi masih memperlihatkan hasrat berkuasa dan cawe-cawenya terhadap pemerintahan prabowo. Ini yang mendorong Jokowi harus berpartai," kata Yusak.

"Apalagi banyak kelompok yang saat ini ramai-ramai menyerang jokowi. Kalau ga berpartai, repot nanti Jokowi dihajar sana-sini," ujar Yusak.

Pendaftaran Ketum Baru PSI

Diberitakan sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah membuka pendaftaran Pemilu Raya pemilihan ketua umum baru pada Selasa (13/5/2025). Semua anggota partai lambang mawar ini bisa ikut mendaftar asalkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Bahkan, tak ada ketentuan harus berapa lama menjadi kader PSI untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua.

Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI Beni Papa mengatakan, pihaknya kini sedang membuka pendaftaran anggota baru PSI.

"Kami juga telah membuka masa pendaftaran yang akan ditutup pada tanggal 3 Juli 2025 yang akan datang untuk calon anggota baru Partai PSI," ujar Beni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025).

Bersamaan dengan itu, Beni menyebut pihaknya juga telah melakukan verifikasi terhadap para anggota PSI. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapa yang berhak mendapatkan hak untuk memilih dalam Pemilu Raya.

"DPP PSI telah melakukan proses verifikasi ke anggota untuk mengecek kembali anggota-anggota yang masih aktif dalam rangka untuk memenuhi daftar pemilih untuk kebutuhan Kongres yang akan datang," jelasnya.

Sementara itu, pendaftaran untuk ketua umum sendiri akan berakhir pada 18 Juli 2025. Artinya, anggota yang baru masuk juga berkesempatan untuk langsung mendaftarkan diri sebagai calon ketua.

Ketentuan ini juga berlaku bagi Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi jika ingin mendaftar sebagai calon ketua umum.

Jokowi sendiri yang awalnya menyebutkan ide partai super terbuka. PSI lantas menyambut ide itu dengan mengadakan Pemilu Raya untuk memilin ketum baru.

Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman mengakui Jokowi bisa saja mendaftar sebagai PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketua tidak tertutup.

Apalagi, syarat calon ketua adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan mendapatkan dukungan dari lima DPW dan 20 DPD PSI.

"Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI Jadi yang paling penting itu, jadi mengenai berapa lama itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI," kata Andy.

Mengenai kepastian Jokowi akan mendaftar atau tidak, Andy tidak mau bicara banyak. Namun, ia turut berharap eks Politisi PDI Perjuangan itu bisa bergabung dengan PSI.

"Kami doakan (Jokowi daftar calon ketum PSI)," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umun PSI saat ini, Kaesang Pangarep juga masih berkesempatan untuk mencalonkan diri lagi sebagai ketum.

Kendati demikian, Andy belum bisa memastikan apakah putra bungsu Jokowi itu akan kembali mendaftar atau tidak.

"Nanti kami tanyakan kepada Mas Kaesang. Tapi kami sebagai pelaksana, sebagai wasit pemilu raya ini membuka kesempatan kepada semua kandidat untuk mencalonkan diri," pungkasnya.