Tolak Usulan Pembukaan Kasino Sebagai Pendapatan Negara, DPRD DKI: Jangan Merusak Moral Masyarakat

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dengan tegas menolak soal wacana pembukaan kasino. Usulan itu sempat dilontarkan oleh anggota DPR RI sebagai alternatif peningkatan pendapatan negara.

"Secara tegas saya menyatakan menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara, baik dalam bentuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maupun sebagai pajak hiburan yang menjadi hak daerah," kata Lukmanul Hakim dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (15/5/2025).

Lukmanul menilai usulan tersebut tidak sesuai dengan norma serta prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lukman menilai usulan tersebut mencerminkan sikap 'gelap mata' dalam menghadapi tantangan fiskal negara, dan tidak sepatutnya disampaikan oleh wakil rakyat di Senayan.

Menurut dia, masih banyak cara lain yang lebih bermartabat dan halal untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sebagai alternatif, ia mengangkat contoh kebijakan pajak hiburan tinggi yang pernah diterapkan sejumlah negara selama masa Depresi Besar tahun 1929–1939 sebagai solusi yang lebih beradab.

Ia menegaskan bahwa pendekatan seperti itu lebih adil dan layak dijadikan bahan pertimbangan.

"Model ini lebih fair, lebih adil, dan lebih pantas. Jangan pakai cara-cara yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Memang di negeri kita yang kaya raya sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali?" ujarnya.

Menanggapi klarifikasi dari anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita yang sempat menyampaikan wacana tersebut dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lukman menyambut baik koreksi tersebut.

Baca Juga: DPR Usul Moge Boleh Masuk Tol, Pendapatan Negara Naik atau Malah Kecelakaan Meningkat?

Galih menyatakan ide pembukaan kasino hanyalah contoh pemikiran out of the box, bukan usulan resmi.

Meskipun demikian, Bang Lukman tetap menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk legalisasi perjudian di Indonesia.

"Apapun alasannya, sebaiknya stop. Hentikan wacana buka kasino dan pelegalan perjudian," kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Diberitakan sebelumnya,Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, membantah telah mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka kasino.

Hal tersebut disampaikannya terkait pembahasan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP baru.

Galih menegaskan, dalam Rapat Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dirinya hanya meminta pemerintah berpikir kreatif terkait PNBP jangan hanya mengandalkan sumber daya alam.

Dalam rapat itu, ia mengaku hanya mencontohkan seperti negara Uni Arab Emirates (UAE) yang berpikir di luar kebiasaan, daripada biasanya, dengan rencana membuka kasino untuk penambahan PNBP.

"Jadi saya tidak pernah mengusulkan (Indonesia membuka kasino). Bahasa saya adalah kita pemerintah bersama KL KL (kementerian lembaga) harus bisa lebih berpikir di luar zona, comfort zone ya, atau out off the box," kata Galih kepada Suara.com, Selasa 13 Mei 2025.

Ia mengemukakan bahwa sejatinya Indonesia bisa memanfaatkan PNBP dari bidang yang lain, seperti pariwisata.

"Yang selama ini (PNBP) selalu sumber daya alam. Ya kita ini kekayaan pariwisata bisa dieksploitasi secara besar besaran bukan hanya Bali ada macam macam," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah harus bergerak dari sumber daya alam ke sumber daya manusia.

Ia kemudian menilai bahwa Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sudah benar dengan membuat PNBP dilonggarkan fiskalnya untuk digunakan langsung pembangunan.

"Nah saya memberikan contoh out off the box seperti apa yaitu negara seperti Uni Arab Emirat atau UAE yang penduduknya juga Islam mayoritas yang sumber daya alam mineral resources-nya juga luar biasa dari oil dan gas tapi mereka sudah mulai gerak dari oil dan gas ke jasa," katanya.