Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, harus adanya evaluasi terkait adanya insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang korban meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menurutnya, adanya warga sipil yang menjadi korban ledakan Garut itu tak boleh terulang.
"Yang pertama jangan sampai terjadi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Ia pun menyarankan agar Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Panglima TNI hingga jajaran terkait soal ledakan amunisi kadaluarsa di Garut.
"Dan Komisi I harus bisa memanggil Panglima, Danrem, dan jajaran pada saat kejadian terlibat dan kemudian bertanggung jawab sehingga terjadi kejadian seperti itu," katanya
Sebelumnya diberitakan, sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di kawasan pantai Desa Sagara menyebabkan korban jiwa. 13 nyawa melayang saat peledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada Senin 12 Mei 2025.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan ungkapan duka cita atas musibah yang menimpa para prajurit dan masyarakat sipil tersebut.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh korban dalam musibah ini. Para prajurit yang gugur adalah prajurit-prajurit terbaik dengan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara,” ujar Wahyu.
Ia juga mengemukakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi untuk mengetahui kepastian penyebab terjadinya ledakan tersebut.
Baca Juga: Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
"Saat ini tim kami masih melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut," katanya.
TNI Buka Kesempatan Anak Korban Ledakan Garut Jadi Prajurit
Sementara itu, jajaran TNI AD membuka kesempatan bagi anak-anak para korban ledakan amunisi di Garut Jawa Barat untuk menjadi prajurit TNI AD.
"TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban, apabila ada yang ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Darat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan persnya sebagaimana dilansir Antara, Rabu (14/5/2025).
Kesempatan itu dibuka TNI AD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban ledakan amunisi.
"Nantinya, jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,” tambah Wahyu.
Berita Terkait
-
Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
-
Respons Desakan Puan ke Negara OKI, Gerindra Sebut Prabowo Ogah Paksa Warga Gaza Direlokasi
-
9 Korban Sipil Ledakan Amunisi di Garut Telah Teridentifikasi, Tim Masih Lakukan Investigasi
-
Pidato Puan di Parlemen Negara OKI: Saya Ketua DPR RI Perempuan Pertama
-
Lantang di Forum OKI, Puan Maharani Ajak Dunia Tolak Relokasi Warga Gaza
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!