Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan, jika rencana Presiden RI Prabowo Subianto terhadap warga Gaza, Palestina bukan untuk melakukan relokasi. Hal itu disampaikan Budisatrio saat merespons pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani di hadapan delegasi parlemen negara OKI untuk menolak relokasi warga Gaza dari Palestina.
"Pak Prabowo menawarkan untuk memberikan asistensi kepada warga Palestina, Gaza yang memerlukan bantuan kemanusiaan apakah itu rehabilitasi, kesehatan, tapi jelas bukan dalam konteks relokasi dipaksakan untuk keluar dari Gaza, dari tanah Palestina," kata Budisatrio di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, Prabowo punya semangat yang sama yakni membela hak rakyat Gaza untuk meraih kehormatan.
"Saya rasa itu yang dimaksud bahwa Mbak Puan ingin menolak relokasi, saya kira semangatnya kita sama-sama sepakat kita tidak mau memaksakan rakyat Gaza untuk keluar, tapi kalau bagi yang memang membutuhkan bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, itu yang dikawalkan Pak Prabowo untuk ke Indonesia," beber keponakan Presiden Prabowo itu.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan, tak ada yang ingin memaksa seluruh pihak untuk merelokasi warga Gaza.
"Mbak Puan menyuarakan tidak menyetujui relokasi, saya rasa kita juga tidak ada yang ingin warga yang sudah tinggal di Gaza selama dari zaman ke zaman secara terpaksa di luar dari keinginan atau haknya untuk keluar dari Gaza," pungkasnya.
Seruan Puan Tolak Wacana Prabowo Relokasi Warga Gaza
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua pihak untuk menolak gagasan untuk merelokasi warga Gaza dari Palestina. Menurutnya, Gaza merupakan milik Palestina.
Hal itu ditegaskan Puan dalam forum Inagurasi Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam atau PUIC di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.
Baca Juga: Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah delegasi parlemen dari negara-negara OKI.
"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina," kata Puan.
Puan Maharani menegaskan, yang harus dilakukan adalah membangun tak hanya soal fisik tapi juga soal harga diri, keadilan dan harapan warga Gaza.
"Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina," katanya.
Selain itu, Puan menekankan juga soal harus mencari solusi perdamaian antar dua negara yang berkonflik.
"Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui “Solusi Dua-Negara.”," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
-
Soal Kans Jokowi Gantikan Kaesang Ketum PSI, PDIP Bilang Begini
-
Ragu Konsep Super Tbk, Analis Curiga e-Votting Pemilihan Ketum PSI: Bisa Diatur Kemauan Elite?
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Copot Bendera GRIB Jaya hingga FBR di Jaktim, Polisi: Tak Boleh Ada Simbol Ormas Kuasai Wilayah!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP