Keracunan MBG Terus Berulang, DPR Minta Evaluasi Mendalam: Jangan Sampai Program Unggulan Tercederai

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengaku prihatin atas berulangnya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG).

Kasus terbaru menimpa ratusan anak di Bogor yang diduga keracunan akibat bakteri Escherichia coli dan Salmonella.

"Kami turut prihatin dengan adanya kasus keracunan tersebut. Program MBG ini merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Neng Eem kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

"Jangan sampai program unggulan ini tercederai karena beberapa hal yang seharusnya dapat diantisipasi dan dicegah terjadi. Kami minta dilakukan evaluasi mendalam agar kasus tak berulang," Neng menambahkan.

Ia menjelaskan evaluasi mendalam sangat krusial untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang telah muncul, serta memitigasi solusinya.

"Jika evaluasi secara mendalam dilakukan dalam pelaksanaan MBG, saya yakin bahwa tujuan awal Presiden dalam pelaksanaan MBG ini bisa tepat sasaran," katanya.

Neng Eem menyoroti pentingnya memastikan kesegaran bahan baku, ketepatan proses memasak, dan kecepatan konsumsi makanan setelah dikemas atau dimasak sebagai langkah antisipasi keracunan.

"Faktor kebersihan juga harus menjadi prioritas. Tidak hanya kebersihan makanan saja tetapi juga kebersihan kemasan makanan. Semua ini harus menjadi perhatian dan prioritas. Jangan anggap remeh kebersihan ini karena berdampak pada kesehatan anak yang mengkonsumsi MBG," ujarnya.

Lebih lanjut, Neng Eem mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi berkala setiap tiga atau enam bulan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjaga kualitas pelayanan.

Baca Juga: Blak-blakan Kepala BPOM di DPR: Kami Tak Dilibatkan BGN Urus MBG, Padahal Sudah Ada MoU

Evaluasi berkala dinilai efektif dalam mencegah berulangnya kasus serupa.

Ia juga menekankan pentingnya SPPG mematuhi aturan yang ditetapkan BGN, dan BGN diminta memberikan teguran atau sanksi jika terjadi pelanggaran.

"Saya yakin BGN telah menerapkan SOP keamanan pangan yang ketat serta manajemen resiko untuk mendukung pelaksanaan MBG ini. Saya meminta agar semua pihak sama-sama mendukung agar amanah Presiden ini bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penanganan dugaan keracunan makanan dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal terus berjalan.

Kepastian itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Sabtu (10/5/2025) malam.

Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).