JPPI Tagih Janji Manis Dedi Mulyadi Mau Tebus Ijazah Siswa Jabar: Hingga Kini Belum Bisa Diambil

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditagih untuk segera membantu menebus ijazah ke sekolah milik sejumlah siswa agar bisa segera melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Barat yang hingga kini belum bisa ambil ijazah anaknya karena ditahan sekolah akibat penunggakan biaya.

Pengaduan juga banyak dilayangkan dari sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, datang dari pimpinan pengelola lembaga pendidikan sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren.

"Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang meminta sekolah harus menyerahkan ijazah ke peserta didik. Sementara hingga kini, uang tebusan yang dijanjikan Gubernur belum juga diterima pihak sekolah. Karena itu, hingga kini, pihak sekolah swasta masih menahan ijazah peserta didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).

Ubaid menekankan bahwa kewajiban pembiayaan pendidikan itu ada di tangan pemerintah.

Berdasarkan catatan JPPI, daya tampung SMA negeri dan SMK negeri di Jabar hanya 36 persen dari total kebutuhan. Sehingga, mayoritas anak atau 64 persen di Jawa Barat terpaksa masuk sekolah swasta.

"Kehadiran dan peran sekolah swasta ini sangat penting, karena layanan pendidikan yang disediakan pemprov Jabar sangat minim sekali dibanding dengan kebutuhan. Jadi, uang tebusan ijaszah yang dijanjikan Gubernur harus segera ditunaikan supaya tidak ada pelanggaran hak anak atas pedidikan," jelas Ubaid.

Jika Gubernur tidak segera menunaikan menurut Ubaid, artinya pemerintah telah abai terhadap kewajiban konstitusional soal pembiayaan pendidikan.

"Janji manis Bapak Gubernur untuk menanggung biaya tebusan ijazah kini terbukti hanya isapan jempol belaka, meninggalkan ribuan siswa terkatung-katung," kritiknya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak, Idrus Marham: Penyebab Kenakalan Perlu Dianalisis

Dana tebusan ijazah yang tidak kunjung dibayar ke sekolah swasta, diperkirakan bisa memicu bertambahnya angka putus sekolah di Jabar.

Di sisi lain, Ubaid juga berpendapat kalau penahanan ijazah termasuk bentuk kezaliman yang merampas masa depan anak.

Ubaid menjelaskan bahwa semua pembiayaan, baik di negeri maupun swasta, harus ditanggung oleh Pemerintah (pusat dan daerah) melalui implementasi anggaran pendidikan 30 persen dari APBN dan APBD. Jika tidak, kasus penahanan ijazah ini akan tambah numpuk dan terus terulang, serta Jabar akan terus dicap sebagai Provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.

Janji Dedi Mulyadi Tebus Ijazah

Sebelumnya pada sekitar Februari 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan menghentikan bantuan untuk sekolah swasta jika ijazah ratusan ribu siswa yang tertahan tidak segera dikembalikan.

Di mana saat ini, tercatat ada sekitar 320.000 siswa di Jawa Barat tidak bisa mengambil ijazah mereka karena masih memiliki tunggakan biaya sekolah.

“Selama ini pemerintah provinsi sudah membantu hampir Rp 600 miliar per tahun untuk sekolah swasta. Kalau bantuan sebesar itu masih ada kasus ijazah ditahan, maka kebijakan ini harus dievaluasi,” tegas Dedi dalam Instagramnya @dedimulyadi71.

Menurutnya, jika sekolah tetap menahan ijazah siswa, maka bantuan Rp 600 miliar per tahun akan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa miskin.

Skema ini memungkinkan dana tetap diberikan, tetapi langsung atas nama siswa, bukan disalurkan ke sekolah seperti sebelumnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Ia mengungkapkan banyak sekolah swasta favorit yang siswanya mampu membayar biaya sekolah tetap menerima subsidi.

Sementara di sisi lain, siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa mendapatkan ijazah karena tunggakan biaya.

“Bantuan Rp 600 miliar ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, bukan malah menguntungkan sekolah-sekolah yang siswanya mampu membayar,” katanya.

Sebagai langkah tegas, Dedi mengusulkan audit terhadap penggunaan dana bantuan sebelumnya untuk memastikan transparansi dan efektivitasnya.