Kapolda Metro Jaya Turun Langsung Temui Ojol Sebelum Lakukan Negosiasi dengan Kemenhub

Suara.com - Massa dari driver ojek online yang tengah melakukan aksi demonstrasi sempat bernegosiasi dengan pihak Kementerian Perhubungan.

Pantauan Suara.com, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, yang menjadi negosiator agar massa bisa diterima oleh pihak kementerian.

“Kalau 50 orang itu kebanyakan. Jangan banyak-banyaklah. Perwakilan dari kalian saja,” kata Karyito saat melakukan negosisasi dengan massa, di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Usai melakukan negosiasi, terlihat gerombolan dari perwakilan massa sekitar 20 orang menuju Kementerian Perhubungan, dengan pengawalan.

Celoteh Emak-emak

Diketahui, kekinian pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Patung MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (20/5/2025).

Salah seorang emak-emak selaku orator menyindir tajam sejumlah mitra driver yang memilih tetap menarik penumpang meskipun aksi protes tengah berlangsung.

“Kami lantang berdiri di sini, lu beraninya cuma cuap-cuap di grup, anyep di sini. Lu masih narik enggak malu lu ya? Check out Shopee lu masih banyak kah?” katanya, dari atas mobil orator, Selasa (20/5/2025).

Tak hanya itu, emak-emak yang menjadi orator juga menyentil para mitra yang dianggap tunduk pada kepentingan perusahaan aplikator. Sebab, mereka tidak berjuang bersama hari ini.

Baca Juga: Tidak Ikut Demo, Sejumlah Driver Ojol Hingga Taksi Online Dijebak Dan Dipaksa Ikut

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut murni didorong oleh nurani, bukan karena bayaran atau kepentingan sesaat.

“Kita datang atas hati nurani, beda sama budak-budak aplikator, dikasih duit baru datang,” ujarnya dengan nada mengecam.

Para demonstrasi juga meminta agar para pengemudi ojek online untuk mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas aksi ini.

Tindakan ini tidak hanya menunjukkan solidaritas, tetapi juga sebagai tekanan kepada aplikator bahwa keberlangsungan layanan sangat bergantung pada kontribusi mereka sebagai mitra lapangan.

Para pengemudi juga banyak yang mengeluhkan sistem bonus yang tidak transparan, biaya potongan (komisi) yang dianggap terlalu tinggi, hingga sistem suspend akun yang dianggap sepihak.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah juga menyuarakan protes serupa, meskipun tidak semasif Aksi Akbar 205 hari ini.

Meski demikian, belum ada respons langsung dari pihak aplikator terkait tuntutan demonstran saat berita ini ditulis.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, juga didesak untuk lebih aktif terlibat dalam pembentukan regulasi khusus transportasi daring.

Dalam aksi ini, para demonstran menuntut 4 hal utama yang selama ini dinilai mengabaikan hak mereka, di antaranya:

1. Kenaikan Tarif Penumpang: Para pengemudi menilai bahwa tarif dasar yang diterapkan aplikator terlalu rendah dan tidak sebanding dengan biaya operasional harian seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan pokok mereka. Kenaikan tarif dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan driver.
2. Regulasi Khusus Makanan dan Barang Roda Dua:Para pengemudi menuntut adanya regulasi khusus untuk layanan pengantaran makanan dan barang menggunakan sepeda motor. Mereka menyoroti beban kerja tinggi tanpa perlindungan atau kejelasan tarif dan mekanisme komisi.
3. Ketentuan Tarif Bersih untuk Roda Empat: Meski fokus aksi ini didominasi oleh driver roda dua, para pengemudi roda empat (mobil) juga ikut bersuara, menuntut ketentuan tarif bersih tanpa potongan yang tidak transparan dari aplikator.
4. Pembentukan Undang-undang Transportasi Online: Tuntutan ini mencerminkan keinginan agar keberadaan ojek online dan transportasi daring lainnya diakui secara legal melalui regulasi yang menjamin perlindungan hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta pengawasan praktik bisnis aplikator.