Prabowo Dituntut Reshuffle Menteri di Bidang Perekonomian: Reformasi Sudah Dibajak Oligarki

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya mengganti sejumlah menteri di bidang perekonomian.

Tuntutan tersebut dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa perekonomian nasional saat ini sudah dikuasai segelintir oligarki.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara sarasehan para aktivis lintas generasi memperingati 27 tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, Rabu 21 Mei 2025.

Aktivis ITB, Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini perpolitikan sudah dikendalikan oleh pihak dengan kekuatan uang besar.

"Reformasi sudah dibajak oligarki, semua politik dikendalikan uang. Kekuasaan oligarki yang jumlahnya hanya 1 persen, menguasai 50 persen ekonomi nasional," ujar Syahganda.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute itu mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden sebenarnya memunculkan harapan.

Sebab, Prabowo dianggapnya sebagai sosok yang ingin melakukan transformasi Indonesia kembali ke UUD 1945 dan cita-cita pendiri bangsa.

"Teman-teman aktivis 98 banyak yang masuk kekuasaan, jadi hari ini kita memiliki harapan kepada Prabowo dapat mewujudkan pikiran besarnya tentang transformasi ke arah ekonomi kerakyatan," ucap Syahganda.

Di tempat yang sama, Pakar Hukum Tata Begara Feri Amsari menyebut, gagasan besar Prabowo akan terwujud jika tim ekonominya berideologi sama dengan Prabowo.

Baca Juga: Menyingkap Makna di Balik Larangan Gembar-gembor Dua Periode Prabowo

"UUD 1945 harus menjadi dasar perekonomian Prabowo," ungkap Feri.

Menambahkan, Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut jajaran menteri dan wakil menteri harus lebih sepemahaman dengan presiden.

Prabowo membutuhkan para menteri-menteri yang mengerti pikiran sosialistik agar cita-cita mentransformasi perekonomian kerakyatan bisa terwujud.

"Sarasehan ini dalam seminggu harus menghasilkan dan membuat Haris Rusli Moty bisa ketemu Prabowo dan meminta reshuffle para menteri di ganti oleh para wamen yang lebih ideologis," katanya.

Menanggapi desakan reshuffle, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan sejumlah aktivis 98 yang menyerukan adanya perombakan kabinet.

"Kalau soal struktur pemerintahan, saya sih bisa berbeda pendapat dengan teman-teman," kata Habiburokhman dalam diskusi Sarasehan Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.

Dia menyebutkan kalau masa pemerintahan kabinet Prabowo masih seumur jagung untuk dilakukan reshuffle. Menurutnya terlalu cepat untuk dirombak kembali.

"Sebuah pemerintahan itu cuma lima tahun, secara formal, ya. Ini baru berapa bulan di-reshuffle, yang ada malah enggak produktif," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Kendati begitu, Habiburokhman memastikan bahwa Prabowo bisa leluasa mengatur kabinetnya sendiri.

Bahkan, dia menyebutkan kalau Prabowo tidak mungkin dicurangi oleh para menterinya sendiri.

Menurutnya, Prabowo juga memiliki intuisi politik yang tajam dan tidak mudah ditipu oleh siapa pun di lingkaran kekuasaannya.

Ia mengibaratkan bahwa Presiden Prabowo memiliki 'indra keenam' yang membuatnya mampu mengenali siapa saja yang tidak datang dengan niat tulus.

Sikap itu, katanya, telah dia lihat dari Prabowo sejak Habiburokhman bergabung dengan Partai Gerindra pada 2010 lalu.

"Dia ada kayak indera ke-6 gitu Pak Prabowo ini. Ada yang tukang ulah, dia tahu. Memang tentu Pak Prabowo ini punya strategi dalam me-manage sumber daya manusia di sekitar beliau," ucapnya.

Sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan, isu reshuffle kerap bergulir terutama setelah 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat bergulir sejumlah nama menteri yang dianggap layak untuk dilakukan diganti.

Tak hanya tuntutan perombakan di awak Kabinet Merah Putih, bahkan sejumlah jenderal menyampaikan tuntutan untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Meski begitu hingga kini desakan agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle terus mengalir.