Suara.com - Perombakan kabinet Merah Putih atau reshuffle kembali santer bisa kembali terjadi. Terutama, banyak Menteri-menteri yang bergelut di sektor ekonomi diisukan diganti.
Berdasarkan informasi dari sumber Suara.com, setidaknya nama-nama seperti Airlangga Hartarto dan Erick Thohir terlempar dari kursi menteri.
Bahkan, Sumber itu mengatakan, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) akan menggeser Airlangga dari jabatan Menteri Bidang Perekonomian.
Sementara, Erick Thohir terlempar dari kabinet sebagai Menteri BUMN, di tengah adanya kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara), yang menginstruksikan para Badan Usaha Milik Negara untuk menunda rapat umum pemegang saham (RUPS).
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, sebenarnya fungsi Kementerian BUMN telah gugur dengan adanya Danantara.
Karenanya, Bhima menilai Kementerian BUMN bisa dibubarkan.
"Dengan kewenangan Kementerian BUMN sudah diambil alih Danantara harusnya tidak perlu lagi ada Kementerian BUMN. Bisa dibubarkan saja Kementerian BUMN sepaket dengan dicopotnya Erick Thohir," ujarnya saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/5/2025).
Namun, Bhima menilai, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) belum memiliki kapabilitas menggeser Airlangga Hartarto dari kursi Menko Perokonomian.
Hal ini dilihatnya, dari rekam jejak Agus yang belum bisa membereskan di sektor industri.
Baca Juga: Sebut Prabowo Tak Bisa Dikerjai Menteri, Habiburokhman: Beliau Punya Indera Keenam
"Soal AGK masih belum bisa menyelesaikan masalah deindustrialisasi prematur ya, justru manufaktur kita kan sedang tertekan kalah saing baik manufaktur berorientasi ekspor dan bersaing dengan barang impor," ucap dia.
Bhima pun menyarankan tiga kriteria sosok yang cocok untuk menjabat sebagai Menko Perokonomian.
Pertama, sosoknya harus bebas dari kepentingan partai politik, lebih berlatar belakang birokrat karier, akademisi atau profesional
"Kedua, punya integritas tinggi, tidak punya masalah korupsi sebelumnya. Terakhir ketiga, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya. Airlangga gagal dalam menjalankan koordinasi sehingga kebijakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri," kata dia.
Meski demikian, seorang sumber Suara.com lainnya yang mengetahui adanya rencana resuffle ini justru mengatakan posisi Airlangga Hartarto masih aman alias belum akan digantikan.
Ini dikarenakan Prabowo kata dia, disebut masih mau Airlangga berada di posinya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026