Prabowo Godok 5 Nama Calon Dubes RI untuk AS, Airlangga Hartarto Jadi Masuk?

Namun, seorang Sumber Suara.com mengatakan, Airlangga Hartarto belum akan terlempar dari kabinet.

Sebab, Presiden Prabowo masih menginginkan Airlangga dalam kabinetnya.

"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi menko. Jadi dia menteri dari jatah Partai Golkar, melainkan penunjukan Prabowo."

Airlangga sendiri enggan mengomentari isu pergantian menteri, termasuk kemungkinan dirinya terlempar keluar lingkaran istana.

"Saya tidak paham," kata Airlangga Hartarto saat hendak rapat bersama presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Airlangga juga cuma melempar senyuman ketika mendapat pertanyaan awak media mengenai isu dirinya akan dijadikan Dubes Indonesia untuk AS. 

Bahlil Lahadalia,  Ketua Umum Partai Golkar menegaskan penempatan kader-kadernya di kursi menteri adalah hak eksklusif Prabowo. 

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dampak lama kosong

Baca Juga: Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Istana: Alhamdulillah Belum Ada

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, sempat mengungkap ekses dari kosongnya kursi Dubes Indonesia untuk AS.

Putra politikus senior Partai Golkar Agung Laksono itu mengungkapkan, ekses tersebut sangat terasa tatkala Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif baru resiprokal perdagangan untuk Indonesia.

"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di US, sejak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US," kata Dave.

Dia menjelaskan, Rosan Roeslani menjadi sosok yang cocok ketika menjabat Dubes RI untuk AS.

Tapi, setelah Rosan kembali ke Tanah Air dan kekinian justru menjadi bos Danantara, pemerintah belum melakukan penunjukan penggantinya meski terdapat perang dagang antara AS dengan negara-negara lain.

"Apakah ada dampaknya bila tidak ada dubes, sedikit banyak pasti ada," kata dia.

Dave menyarankan, sebelum pemerintah memastikan siapa yang akan menjadi Dubes di AS, bisa lebih dulu mengirim delegasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah Pakde SAM, terutama terkait perekonomian.

"Bisa lewat tim diplomasi militer, ekonomi, budaya, kuliner, bahkan fesyen. Poinnya adalah, komunikasi RI dengan AS harus jalan t erus," tegasnya.