Prabowo Godok 5 Nama Calon Dubes RI untuk AS, Airlangga Hartarto Jadi Masuk?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menggodok sejumlah nama guna mengisi kursi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, yang hingga kekinian masih kosong.

Prasetyo Hadi, Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan sedikitnya ada empat nama yang masuk bursa kandidat.

"Ada empat sampai lima nama, lagi digodok," kata Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Dia menjelaskan, Prabowo tak sendirian memilah kandidat-kandidat tersebut, melainkan didiskusikan bersama menteri-menteri terkait.

Prasetyo mengatakan, penunjukan Dubes Indonesia untuk AS itu akan disegerakan mengingat peran pentingnya guna mengamankan posisi RI tatkala terjadi perang tarif perdagangan global.

"Insyaallah presiden segera mengambil keputusan," kata Prasetyo.

Dia tak mau mengungkapkan kelima nama kandidat yang tengah dikaji Prabowo.

Namun, Prasetyo mengatakan terdapat sejumlah parameter penilaian yang digunakan presiden untuk menimbang-timbang sosok yang tepat untuk posisi tersebut.

Misalnya, kata dia, sosok yang dimaksud mempunyai kemampuan mumpuni dalam melakukan diplomasi tingkat tinggi.

Baca Juga: Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Istana: Alhamdulillah Belum Ada

Lalu, sambung Prasetyo, Presiden Prabowo juga mempertimbangkan kemampuan calon yang memiliki kepiawaian bidang perekomonian.

Menurutnya, keahlian dalam bidang ekonomi diperlukan karena Dubes Indonesia untuk AS akan banyak mengurusi persoalan hubungan dagang.

"Terakhir tentu saja soal pengalaman, ini penting."

Airlangga Hartarto dan isu reshuffle

Sebelumnya, seperti informasi yang didapatkan Suara.com, nama mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto santer disebut didorong untuk menjadi Dubes Indonesia di AS.

Airlangga sendiri kekinian masih memangku jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada kabinet Prabowo-Gibran.

Namun, seorang Sumber Suara.com mengatakan, Airlangga Hartarto belum akan terlempar dari kabinet.

Sebab, Presiden Prabowo masih menginginkan Airlangga dalam kabinetnya.

"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi menko. Jadi dia menteri dari jatah Partai Golkar, melainkan penunjukan Prabowo."

Airlangga sendiri enggan mengomentari isu pergantian menteri, termasuk kemungkinan dirinya terlempar keluar lingkaran istana.

"Saya tidak paham," kata Airlangga Hartarto saat hendak rapat bersama presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Airlangga juga cuma melempar senyuman ketika mendapat pertanyaan awak media mengenai isu dirinya akan dijadikan Dubes Indonesia untuk AS. 

Bahlil Lahadalia,  Ketua Umum Partai Golkar menegaskan penempatan kader-kadernya di kursi menteri adalah hak eksklusif Prabowo. 

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dampak lama kosong

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, sempat mengungkap ekses dari kosongnya kursi Dubes Indonesia untuk AS.

Putra politikus senior Partai Golkar Agung Laksono itu mengungkapkan, ekses tersebut sangat terasa tatkala Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif baru resiprokal perdagangan untuk Indonesia.

"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di US, sejak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US," kata Dave.

Dia menjelaskan, Rosan Roeslani menjadi sosok yang cocok ketika menjabat Dubes RI untuk AS.

Tapi, setelah Rosan kembali ke Tanah Air dan kekinian justru menjadi bos Danantara, pemerintah belum melakukan penunjukan penggantinya meski terdapat perang dagang antara AS dengan negara-negara lain.

"Apakah ada dampaknya bila tidak ada dubes, sedikit banyak pasti ada," kata dia.

Dave menyarankan, sebelum pemerintah memastikan siapa yang akan menjadi Dubes di AS, bisa lebih dulu mengirim delegasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah Pakde SAM, terutama terkait perekonomian.

"Bisa lewat tim diplomasi militer, ekonomi, budaya, kuliner, bahkan fesyen. Poinnya adalah, komunikasi RI dengan AS harus jalan t erus," tegasnya.