Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan salah Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global, terutama kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
JK menyebut kalau kebijakan trump yang menaikan Tarif Resiprokal terhadap produk-produk internasional yang ingin masuk ke Amerika justru bisa jadi senjata makan tuan.
"Trump belum paham, justru kebijakan tarif tinggi itu akan membebani sendiri rakyat USA dalam mengonsumsi produk-produk China dan negara lain yang selama ini membanjiri USA dengan harga terjangkau. Sebuah kebijakah bunuh diri," kata JK saat pidato dalam acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).
Kebijakan Trump itu akhirnya memperparah Trade War yang turut mempersulit kondisi semua negara di dunia. Meski begitu, menurut JK, Indonesia sebetulnya tidak terlalu dirugikan dengan kebijakan Trump. Meski efeknya tetap ada, namun sebenarnya kecil karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya 10 persen.
Akibat kekacauan politik dan ekonomi dunia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun dari semula 3,7 menjadi hanya 2,8 persen dalam waktu dua bulan kebijakan tarif Trump dikeluarkan.
Penurunan ekonomi global itu pun berdampak pula pada Indonesia yang pertumbuhan jadi melambat. Dari rencana 5,2 persen pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,8 persen.
Ditambah adanya hutang menumpuk dan defisit tinggi akibat periode pemerintahan sebelumnya, akhirnya jalan efisiensi diambil oleh pemerintah Prabowo saat ini. Kondisi itu, menurut JK, tidak sepenuhnya salah Prabowo.
"Bukan salah Prabowo, tapi itu akibat ekonomi dunia dan juga kebijakan pemerintahan masa lalu yang berakibat terjadi efisiensi di mana-mana," tuturnya.
Baca Juga: 6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya
JK melihat, dampak dari efisiensi itu mengakibatkan banyak program pemerintah tidak berjalan baik. Selain itu, terjadi penurunan daya beli masyarakat, konsumsi semakin melambat, PHK terjadi di mana-mana.
Situasi seperti itu dinilai bernahaya karena perekonomian tumbuh dari konsumsi masyarakat dalam negeri. Di sisi lain, konsumsi bisa tumbuh baik apabila adanya produktivitas ekonomi.
Hal lainnya juga berdampak buruk, imbuh JK, aksi premanisme yang makin tumbuh subur. Menurutnya, tindakan premanisme itu jadi marak akibat lemahnya faktor ekonomi.
"Premanisme yang tumbuh subur juga dampak tidak langsung oleh sebab kemunduran ekonomi yang berperanguh pada ekonomi rakyat banyak. Preman memang perlu diatasi, tapi penyebab utamanya harus diselesaikan, yaitu pengangguran massal," ujarnya.
Ekonomi RI Melambat Gara-Gara Pelanggaran HAM?
Diberitakan sebelumnya, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus aktivis 98 Ubedilah Badrun mengungkap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi