Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan salah Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global, terutama kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
JK menyebut kalau kebijakan trump yang menaikan Tarif Resiprokal terhadap produk-produk internasional yang ingin masuk ke Amerika justru bisa jadi senjata makan tuan.
"Trump belum paham, justru kebijakan tarif tinggi itu akan membebani sendiri rakyat USA dalam mengonsumsi produk-produk China dan negara lain yang selama ini membanjiri USA dengan harga terjangkau. Sebuah kebijakah bunuh diri," kata JK saat pidato dalam acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).
Kebijakan Trump itu akhirnya memperparah Trade War yang turut mempersulit kondisi semua negara di dunia. Meski begitu, menurut JK, Indonesia sebetulnya tidak terlalu dirugikan dengan kebijakan Trump. Meski efeknya tetap ada, namun sebenarnya kecil karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya 10 persen.
Akibat kekacauan politik dan ekonomi dunia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun dari semula 3,7 menjadi hanya 2,8 persen dalam waktu dua bulan kebijakan tarif Trump dikeluarkan.
Penurunan ekonomi global itu pun berdampak pula pada Indonesia yang pertumbuhan jadi melambat. Dari rencana 5,2 persen pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,8 persen.
Ditambah adanya hutang menumpuk dan defisit tinggi akibat periode pemerintahan sebelumnya, akhirnya jalan efisiensi diambil oleh pemerintah Prabowo saat ini. Kondisi itu, menurut JK, tidak sepenuhnya salah Prabowo.
"Bukan salah Prabowo, tapi itu akibat ekonomi dunia dan juga kebijakan pemerintahan masa lalu yang berakibat terjadi efisiensi di mana-mana," tuturnya.
Baca Juga: 6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya
JK melihat, dampak dari efisiensi itu mengakibatkan banyak program pemerintah tidak berjalan baik. Selain itu, terjadi penurunan daya beli masyarakat, konsumsi semakin melambat, PHK terjadi di mana-mana.
Situasi seperti itu dinilai bernahaya karena perekonomian tumbuh dari konsumsi masyarakat dalam negeri. Di sisi lain, konsumsi bisa tumbuh baik apabila adanya produktivitas ekonomi.
Hal lainnya juga berdampak buruk, imbuh JK, aksi premanisme yang makin tumbuh subur. Menurutnya, tindakan premanisme itu jadi marak akibat lemahnya faktor ekonomi.
"Premanisme yang tumbuh subur juga dampak tidak langsung oleh sebab kemunduran ekonomi yang berperanguh pada ekonomi rakyat banyak. Preman memang perlu diatasi, tapi penyebab utamanya harus diselesaikan, yaitu pengangguran massal," ujarnya.
Ekonomi RI Melambat Gara-Gara Pelanggaran HAM?
Diberitakan sebelumnya, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus aktivis 98 Ubedilah Badrun mengungkap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Guru Takut Tegur Murid Merokok? Dilema HAM VS Disiplin Hancurkan Wibawa Pendidik
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!
-
Hadapi Nyinyiran, Prabowo Beberkan Bukti Keberhasilan MBG: 99,99% Sukses!
-
Dipuji Dunia, Disindir di Negeri Sendiri: Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis dari Cibiran