6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya

Suara.com - Guna memacu roda perekonomian nasional dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global, Presiden Prabowo Subianto akan menginisiasi peluncuran enam paket stimulus ekonomi yang komprehensif mulai 5 Juni 2025. Inisiatif ini digelontorkan sebagai respons strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada kisaran yang ditargetkan, yakni sekitar 5 persen di kuartal II 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa serangkaian kebijakan ini dirancang untuk mendorong konsumsi domestik yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program," jelas Airlangga dalam rilis resminya pada Sabtu (24/5), menggarisbawahi pentingnya menjaga momentum ekonomi pasca-libur panjang.

Keputusan pemerintah untuk menggelontorkan stimulus ini juga tak lepas dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen. Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan dorongan ekstra agar target pertumbuhan 5 persen dapat tercapai, terutama di tengah potensi perlambatan konsumsi setelah Lebaran dan menjelang tahun ajaran baru.

Rincian Enam Insentif Disalurkan Mulai Juni

Paket stimulus yang akan diimplementasikan oleh pemerintah ini mencakup berbagai sektor krusial, menyasar langsung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha:

1. Diskon Transportasi untuk Libur Sekolah

Bantuan pertama hadir dalam bentuk diskon biaya transportasi untuk moda angkutan umum seperti laut, kereta api, dan pesawat udara. Insentif ini berlaku selama masa liburan sekolah, yakni sepanjang bulan Juni dan Juli 2025. Tujuannya adalah untuk mendorong mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata domestik, memanfaatkan momentum liburan keluarga.

2. Potongan Tarif Tol untuk Pengendara

Insentif kedua adalah potongan tarif tol yang secara khusus ditargetkan untuk 110 juta pengendara. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan, sekaligus memperlancar arus distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi.

Baca Juga: Lantik Bimo dan Budi Djaka, Sri Mulyani: Kalian Dipilih Prabowo

3. Diskon Tarif Listrik

Pemerintah melanjutkan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Juni-Juli 2025. Namun, terdapat perubahan signifikan dalam target penerima. Kali ini, insentif akan difokuskan untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik hingga 1.300 VA. Langkah ini merupakan penyesuaian dari skema sebelumnya yang mencakup hingga 2.200 VA. Pemilihan daya listrik 1.300 VA ke bawah sebagai penerima diskon menunjukkan fokus pemerintah pada rumah tangga kelas menengah ke bawah, memastikan bantuan ini benar-benar menyentuh segmen masyarakat yang paling membutuhkan dukungan daya beli, serta menjaga keberlanjutan anggaran subsidi listrik.

4. Tambahan Alokasi Bantuan Sosial (Bansos)

Pemerintah juga akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial. Ini mencakup perluasan cakupan kartu sembako dan bantuan pangan, yang akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas daya beli rumah tangga rentan dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

5. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kembali Disalurkan

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sempat digulirkan pada masa pandemi Covid-19 akan kembali diaktifkan. Bantuan ini ditargetkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, serta guru honorer. Airlangga menjelaskan bahwa besaran BSU kali ini akan lebih kecil dari skema tahun 2022 yang mencapai Rp600 ribu per pekerja. Meskipun demikian, kehadiran BSU diharapkan dapat memberikan bantalan ekonomi bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah di tengah tantangan ekonomi global. Regulasi teknis dan mekanisme penyaluran BSU ini sedang dalam tahap finalisasi oleh kementerian terkait dan ditargetkan rampung sebelum 5 Juni 2025.

6. Perpanjangan Program Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Insentif terakhir adalah perpanjangan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia usaha, khususnya di sektor padat karya, untuk mengurangi beban operasional sekaligus memastikan perlindungan bagi para pekerja.

Rangkaian stimulus ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mengerek konsumsi masyarakat dan mencegah perlambatan ekonomi lebih lanjut. Ekonomi Indonesia di kuartal I 2025 yang tumbuh 4,87 persen menandakan adanya kebutuhan akan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan mendorong konsumsi rumah tangga melalui berbagai insentif, pemerintah berharap dapat memicu perputaran ekonomi yang lebih cepat.

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga mengajak pemerintah daerah untuk proaktif dalam menciptakan berbagai kegiatan pariwisata dan hiburan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong belanja domestik, terutama selama masa libur sekolah. Momentum ini dinilai penting karena tidak adanya hari besar nasional berskala besar seperti Natal atau Tahun Baru yang biasanya menjadi pemicu konsumsi masyarakat di kuartal II.