Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat, memiliki korelasi dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 berada di angka 4,87 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen.
Ubed menyebut, setelah 27 tahun reformasi, seharusnya Perekonomian Indonesia membaik.
Namun, situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan, ketika dirinya ikut aksi menggulingkan Soeharto pada 1998 lalu.
Saat Soeharto tumbang, Indonesia diyakininya masih memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga emas.
"Jadi bayangan kita, kita akan mengalami episode negara maju setelah 25 tahun. Apa argumennya? Karena studi-studi tentang pembangunan sebuah negara di banyak negara di dunia, setiap 25 tahun, ketika negara bekerja dengan benar itu akan mengalami kemajuan," kata Ubed saat diskusi 'Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.
Dia mencontohkan Korea Selatan, 27 tahun yang lalu menjadi salah satu negara miskin.
Namun, mereka berhasil keluar dari keterpurukannya. Dia mengungkap penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.
"Pertanyaannya mengapa secara ekonomi kita stagnan? Ini pertanyaan penting. World Economic Forum itu melakukan riset, mereka mewancarai para pemodal sehat di dunia. Lalu jawaban mayoritas mengatakan, kami tidak akan investasi di negara yang korupsinya merajalela."
Baca Juga: 6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya
"Kami tidak akan investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya masih luar biasa. Kami juga tidak akan investasi di negara yang tidak menjalankan good governance dan clean governance," kata Ubed.
Ubed menyebut bahwa tidak akan mungkin Ekonomi Indonesia tumbuh, bila tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tak diterapkan.
Ekonomi Indonesia akan melambat apabila korupsi masih merajela. Begitu juga dengan situasi demokrasi yang semakin menyempit.
"Pertanyaannya, ini kenapa terjadi? Pertama memang karena tidak ada supremasi hukum untuk menegakkan perkara-perkara penting sebagai peristiwa masa lalu, termasuk HAM. Sebagai bangsa Kita membawa cacat bawaan, yang sangat sulit dunia internasional percaya," kata Ubed.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
-
Menteri Perang Amerika ke Iran: Kalau Perlu Negosiasi Pakai Bom, Kami Lakukan
-
Pertamax Tembus Rp16.250! Ojol dan Mahasiswa Menjerit Terpaksa Turun Kelas ke Pertalite
-
Perang Lanjut! Serangan Balasan Iran Bobol Pangkalan Udara Israel, Hanggar Jet Tempur Luluh Lantak
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi