Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat, memiliki korelasi dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 berada di angka 4,87 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen.
Ubed menyebut, setelah 27 tahun reformasi, seharusnya Perekonomian Indonesia membaik.
Namun, situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan, ketika dirinya ikut aksi menggulingkan Soeharto pada 1998 lalu.
Saat Soeharto tumbang, Indonesia diyakininya masih memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga emas.
"Jadi bayangan kita, kita akan mengalami episode negara maju setelah 25 tahun. Apa argumennya? Karena studi-studi tentang pembangunan sebuah negara di banyak negara di dunia, setiap 25 tahun, ketika negara bekerja dengan benar itu akan mengalami kemajuan," kata Ubed saat diskusi 'Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.
Dia mencontohkan Korea Selatan, 27 tahun yang lalu menjadi salah satu negara miskin.
Namun, mereka berhasil keluar dari keterpurukannya. Dia mengungkap penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.
"Pertanyaannya mengapa secara ekonomi kita stagnan? Ini pertanyaan penting. World Economic Forum itu melakukan riset, mereka mewancarai para pemodal sehat di dunia. Lalu jawaban mayoritas mengatakan, kami tidak akan investasi di negara yang korupsinya merajalela."
Baca Juga: 6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya
"Kami tidak akan investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya masih luar biasa. Kami juga tidak akan investasi di negara yang tidak menjalankan good governance dan clean governance," kata Ubed.
Ubed menyebut bahwa tidak akan mungkin Ekonomi Indonesia tumbuh, bila tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tak diterapkan.
Ekonomi Indonesia akan melambat apabila korupsi masih merajela. Begitu juga dengan situasi demokrasi yang semakin menyempit.
"Pertanyaannya, ini kenapa terjadi? Pertama memang karena tidak ada supremasi hukum untuk menegakkan perkara-perkara penting sebagai peristiwa masa lalu, termasuk HAM. Sebagai bangsa Kita membawa cacat bawaan, yang sangat sulit dunia internasional percaya," kata Ubed.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Diungkap Hasyim, Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dari 'Orang Nekat'
-
Bakal Gelar Ratas di Kertanagara, Prabowo Panggil Mendikti Lagi Bahas Hal Ini
-
Presma UIN Alauddin: Prabowo Serius Tegakkan Hukum dengan Reformasi Sistemik
-
Libatkan Pemerintah Pusat, Pramono Bakal Bentuk Satgas Pembenahan Kota Tua
-
BRIN Temukan Mikroplastik dalam Hujan, Pemprov DKI: Ini Alarm Lingkungan
-
Demi Kota Tua Hidup, Kampus IKJ Bakal Dipindahkan Gubernur Pramono dari TIM Cikini
-
Teddy hingga Dasco jadi Gerbang Komunikasi Presiden, Kenapa Tak Semua Bisa Akses Langsung Prabowo?
-
Legislator Gerindra Beri Wanti-wanti Soal Alih Fungsi Lahan Sawah, Bisa Ancam Kedaulatan Pangan
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN
-
Rombongan Kapolda Papua Tengah Dihujani Tembakan OPM, Kasat Narkoba Nabire Terluka di Kepala!