Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat, memiliki korelasi dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 berada di angka 4,87 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen.
Ubed menyebut, setelah 27 tahun reformasi, seharusnya Perekonomian Indonesia membaik.
Namun, situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan, ketika dirinya ikut aksi menggulingkan Soeharto pada 1998 lalu.
Saat Soeharto tumbang, Indonesia diyakininya masih memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga emas.
"Jadi bayangan kita, kita akan mengalami episode negara maju setelah 25 tahun. Apa argumennya? Karena studi-studi tentang pembangunan sebuah negara di banyak negara di dunia, setiap 25 tahun, ketika negara bekerja dengan benar itu akan mengalami kemajuan," kata Ubed saat diskusi 'Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.
Dia mencontohkan Korea Selatan, 27 tahun yang lalu menjadi salah satu negara miskin.
Namun, mereka berhasil keluar dari keterpurukannya. Dia mengungkap penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.
"Pertanyaannya mengapa secara ekonomi kita stagnan? Ini pertanyaan penting. World Economic Forum itu melakukan riset, mereka mewancarai para pemodal sehat di dunia. Lalu jawaban mayoritas mengatakan, kami tidak akan investasi di negara yang korupsinya merajalela."
Baca Juga: 6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya
"Kami tidak akan investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya masih luar biasa. Kami juga tidak akan investasi di negara yang tidak menjalankan good governance dan clean governance," kata Ubed.
Ubed menyebut bahwa tidak akan mungkin Ekonomi Indonesia tumbuh, bila tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tak diterapkan.
Ekonomi Indonesia akan melambat apabila korupsi masih merajela. Begitu juga dengan situasi demokrasi yang semakin menyempit.
"Pertanyaannya, ini kenapa terjadi? Pertama memang karena tidak ada supremasi hukum untuk menegakkan perkara-perkara penting sebagai peristiwa masa lalu, termasuk HAM. Sebagai bangsa Kita membawa cacat bawaan, yang sangat sulit dunia internasional percaya," kata Ubed.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Viral Video Menteri Jepang Lari-lari Telat Rapat Kabinet, Lalu Minta Maaf ke Publik
-
Bocoran Intelijen Amerika Serikat: AS Gagal, Rezim Iran Mustahil Tumbang
-
Disebut Blunder Diplomatik, PB Formula Minta Indonesia Keluar dari BoP
-
Chappy Hakim: Perang AS-Israel vs Iran Bisa Berhenti Jika 3 Pihak Ini Bergerak
-
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Bahas Pangan, Energi, dan Idulfitri
-
Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Narkoba di Bekasi saat Ramadan, 7 Pemuda Ditangkap
-
China, Rusia dan Perancis Hubungi Iran, Minta Gencatan Senjata Secepatnya
-
Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Jadi Operasi Tangkap Tangan Kedelapan Tahun 2026
-
Bareskrim Kejar 2 Anak Buah Ko Erwin yang Masuk DPO, Diburu hingga ke Kalimantan
-
Efek Domino Teheran: Akankah Runtuhnya Iran Mengubah Peta Energi Global Selamanya?