KPAI Desak KDM Hentikan Kirim Siswa ke Barak, Ini Alasannya

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, meminta agar program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal pengiriman siswa ke barak militer untuk dihentikan sementara.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar adanya evaluasi terlebih dahulu, seberapa efektif terkait dengan perubahan perilaku anak dan bagaimana regulasinya.

“Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi, terutama terkait regulasi,” kata Jasra saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/5/2025).

Terlebih, kata dia, program tersebut juga berpotensi melanggar hak anak.

“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” ujarnya.

“Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu,” imbuhnya.

Apalagi, dia menyebut, melatih anak sangat berbeda dengan melatih militer.

“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer, jadi perspektif pelindung anak itu harus ada dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding,” terangnya.

“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” tambah dia.

Baca Juga: Miris! Anggaran KPAI Kalah dari Kesbangpol Daerah, DPR: Lindungi Anak Nasional Bagaimana?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak militer.

Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita,” kata Dedi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Menurut dia, ada ribuan anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat. Dia menilai KPAI harusnya mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah.

“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem, dan KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu,” ujar Dedi.

“Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” tambah dia.