Suara.com - Ultimatum yang dilayangkan PDI Perjuangan kepada Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi tampaknya bukan cuma gertak sambal.
PDIP siap memprotes hukum ucapan Budi Arie jika tidak segera melayangkan permintaan maaf.
Ultimatum itu disampaikan PDIP usai Budi Arie dituding telah menyebarkan fitnah hingga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tersinggung.
Megawati disebut jengkel karena diduga Budi Arie melemparkan tudingan PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan telah memframing soal kasus judi onine alias judol.
Murkanya Megawati soal tudingan itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.
"Oh sudah tahu, ibu cukup tersinggung dengan ucapan itu," ungkap Deddy Sitorus kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Bukan tanpa sebab, kata dia, Budi Arie sudah menyenggol nama institusi.
"Karena PDIP itu kan institusi, bukan orang per orang. Si Budi Arie kan langsung menyebutkan PDIP. Itu keterlaluan," ujarnya.
Di sisi lain, Deddy Sitorus meminta Budi Arie menyampaikan permohonan maaf dan menarik ucapannya.
Baca Juga: Usai Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Muncul Desakan Agar Roy Suryo dkk Segera Dijebloskan ke Bui
"Terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan. Tapi dia kan berbicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana mana," bebernya.
"Jadi kami menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataannya dan minta maaf, kami akan melakukan tindakan hukum," sambung Deddy Sitorus.
Viral
Sebelumnya, sebuah rekaman percakapan suara yang diduga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan seorang jurnalis viral di media sosial. Suara yang diduga Budi Arie menyebut bahwa ada framing dalam kasus judol yang didalangi PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan.
Nama Budi Arie sendiri muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judol di lingkungan di Kominfo.
Budi diduga menerima jatah sebesar 50 persen dari fee penjagaan website judol. Nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus judol yang kini bergulir di persidangan.
Berita Terkait
-
Urat Jari Putus, Detik-detik Pembacokan Pegawai Kejaksaan di Depok: Bermula Neduh di Warkop!
-
Sadis, Pegawai Kejaksaan Dibacok di Depok, Pelaku: Mampus Lu!
-
Usai Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Muncul Desakan Agar Roy Suryo dkk Segera Dijebloskan ke Bui
-
Tuding PDIP-BG Framing Kasus Judol, Budi Arie Diultimatum Segera Minta Maaf: Ditunggu 1x 24 Jam!
-
Legislator PDIP Skakmat Menkop Budi Arie di DPR: Bapak Lagi Panik, Jangan Fitnah Partai Kami!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas
-
Prarekonstruksi Ungkap Aksi Keji Ayah Tiri Bunuh Alvaro: Dibekap Handuk, Dibuang di Tumpukan Sampah
-
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional