Wacana Pembentukan BUMD Parkir Harus Transparan, DPRD DKI: Tak Boleh Ada Kolusi-Nepotisme!

Pramono menegaskan, salah satu langkah konkret yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan pembayaran parkir secara non-tunai alias cashless.

Menurutnya, sistem tanpa uang fisik akan memudahkan pengelolaan dan meningkatkan transparansi.

“Maka dengan demikian, supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash,” kata Pramono.

“Dengan demikian ini akan membuat sistem yang menjadi lebih baik dan mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu,” tambahnya.

Selain itu, Pramono menimbang usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang menangani perparkiran.

"Nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," pungkasnya.

Pembentukan BUMD ini diharapkan dapat menghadirkan manajemen profesional, sehingga aset ruang publik dan penerimaan daerah dapat dikelola lebih optimal.

Usulan pembentukan BUMD Parkir itu sebelumnya dilontarkan oleh Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Pansus, Mujiyono, menilai Jakarta kian tertinggal tanpa lembaga pengelola parkir yang fokus.

“Tanpa lembaga yang fokus, kita terus tertinggal dalam mengelola aset yang ada,” ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Sabtu 17 Mei 2025.

Baca Juga: Yakin Gugatan Ijazah Palsu Ditolak Hakim, Ini Alasan Silfester Matutina Pede Bela Jokowi