Suara.com - Sebuah video lama kembali viral dan mengundang perhatian publik. Dalam rekaman tersebut, tampak Dedi Mulyadi, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI, mengunjungi sebuah lokasi tambang batu di kawasan Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon.
Video tersebut kini menyebar luas di media sosial, terutama setelah terjadinya musibah longsor di tambang yang sama dan menelan korban jiwa.
Dalam kunjungan tiga tahun lalu itu, Dedi Mulyadi secara tegas menegur para pengelola tambang karena menilai aktivitas penambangan tersebut sangat membahayakan keselamatan para pekerjanya.
Dengan nada prihatin, Dedi Mulyadi memperingatkan langsung seorang pengelola yang saat itu berdalih bahwa "kalau longsor biasanya ngasih tanda dulu".
“Gini lho Pak, alam jangan ditantang. Kemarin sudah roboh, alhamdulillah nggak ada yang meninggal. Jangan ditantang,” ucap Dedi Mulyadi dengan nada serius dalam video tersebut.
Ia juga menambahkan, “Udah retak-retak lagi, artinya itu berpotensi di manapun,” seraya mengingatkan risiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Bahkan, Dedi Mulyadi dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan memutuskan untuk meminta para pekerja menghentikan aktivitas sementara dan pulang ke rumah masing-masing.
Ia juga memberikan uang kepada para pekerja sebagai bentuk kepedulian agar mereka tidak kembali bekerja di lokasi yang ia anggap tidak aman.
Pengelola tambang dalam video tersebut sempat membela diri dengan mengatakan bahwa aktivitas tersebut untuk menghidupi hajat rakyat. Namun Dedi dengan tegas menanggapi,
Baca Juga: Dialog dengan Ibu Ditinggal Suami Terganggu, Dedi Mulyadi Ngamuk Gegara Bendera
“Betul, rakyatnya benar, dihidupin kita ngerti. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungin. Tetapi saya punya hak untuk mengingatkan,” tegas dia.
Tiga tahun berselang, kekhawatiran Dedi Mulyadi terbukti. Sebuah longsor besar terjadi di tambang yang sama dan mengakibatkan lebih dari 10 orang tertimbun.
Hingga saat pernyataan disampaikan, baru dua korban yang berhasil ditemukan, sementara pencarian terhadap yang lain masih terus dilakukan.
Kini, sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali angkat bicara melalui akun media sosial resminya. Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang terjadi.
“Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja, memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang,” ucapnya.
Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa saat kunjungan sebelumnya, ia tidak memiliki kewenangan hukum untuk menghentikan aktivitas tambang tersebut karena izinnya masih berlaku hingga Oktober 2025. Namun kini, sebagai pemegang otoritas, ia bertindak cepat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor
-
Pengamat Soal Kasus Nadiem: Narasi Sakit dan Laporan Balik Bisa Jadi Strategi Corruptor Fights Back