Suara.com - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kekinian jadi buah bibir usai diusulkan menjadi calon ketua umum PPP dan juga PSI.
Namun bagaimana peluang Jokowi memimpin salah satu partai tersebut?
Merespons hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono pun membeberkan sejumlah catatannya.
Pertama, Kristian membeberkan pandangannya soal peluang Jokowi menjadi ketua umum PSI.
"PSI merupakan partai dengan citra “anak muda” dan reformis, yang selama ini mengidentifikasikan diri dengan narasi pro-Jokowi. Dengan masuknya Jokowi, PSI bisa mendapat suntikan elektabilitas dan legitimasi yang signifikan, serta lebih mudah menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 nanti," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (2/6/2025).
Ia mengatakan, struktur PSI yang masih relatif longgar memungkinkan Jokowi memiliki ruang manuver besar dalam melakukan konsolidasi internal dan rebranding partai.
Adapun tantangannya yang akan dihadapi Jokowi jika menjadi ketua umum PSI, kata dia, yakni PSI belum memiliki infrastruktur politik yang benar-benar mengakar kuat di tingkat daerah di seluruh wilayah Indonesia.
"Partai ini cenderung diasosiasikan dengan “elit Jakarta” sehingga akan menuntut strategi ekspansi yang masif untuk menjangkau konstituen yang lebih luas, terutama pemilih tradisional di luar Jawa," ujarnya.
Kemudian, kata dia, Jokowi akan dianggap terlalu dominan dan pragmatis jika masuk ke partai yang belum mapan secara ideologis, sehingga bisa mengundang kritik dari berbagai kalangan.
Baca Juga: Jokowi Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ternyata Belum Ada Satupun Pengurus Partai Kabah yang Respons
Sementara Kristian juga membeberkan peluang Jokowi menjadi ketua umum PPP.
"PPP adalah partai lama dengan sejarah panjang dan jaringan struktural hingga ke akar rumput, khususnya di kalangan santri dan masyarakat pesantren. Masuknya Jokowi bisa mengangkat kembali citra PPP yang selama ini mengalami stagnasi elektoral," katanya.
Menurutnya, jika Jokowi menjadi ketua umum partai Kakbah itu bisa menjadi jembatan antara kalangan nasionalis dan Islam moderat dalam tubuh internal partai.
Di sisi lain, kata dia, Jokowi juga akan menghadapi tantangan jika menjadi ketua umum PPP.
"PPP memiliki basis ideologis Islam yang kuat, sehingga sosok Jokowi yang berasal dari latar belakang nasionalis bisa menghadapi resistensi internal dari elite dan akar rumput," ujarnya.
Kemudian, kata dia, secara kultural dan struktural PPP sudah lebih kompleks, sehingga tidak mudah bagi tokoh eksternal seperti Jokowi untuk langsung menguasai kendali partai tanpa konflik internal.
Berita Terkait
-
Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!
-
PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta
-
Ahli Digital Forensik Ragukan Keahlian Rismon Sianipar Analisis Ijazah Jokowi, Beberkan Fakta Ini
-
Ramai Dorongan Eksternal Seperti Jokowi Jadi Ketum PPP, GPK Beberkan Celahnya
-
Jokowi Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ternyata Belum Ada Satupun Pengurus Partai Kabah yang Respons
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui