Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan paket stimulus dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun dengan rincian Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun Non-APBN.
Keputusan pemberian paket stimulus itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Selain Menkeu Sri Mulyani, turut hadir dalam rapat terbatas dan dilanjut pengumuman paket stimulus, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
"Hari ini telah diputuskan lima hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/6/2025).
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global.
Sri Mulyani mengatakan situasi global yang dinamis, mulai dari geopolitik, perang tarif, dan eskalasi global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan melemah.
"Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional," kata Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, ia berujar pemerintah saat ini terus berupaya melakukan mitigasi risiko global agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dan stabiltas perekonomian terus diperkuat.
Berikut Lima Paket Stimulus untuk jaga daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat:
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
1. Diskon Tiket Transportasi
- Diskon Tiket Kereta (30 persen)
- Tiket Pesawat (PPN DTP 6 persen)
- Diskon Tiket Angkutan Laut (50 persen)
Program ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp0,94 triliun, dan dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian BUMN.
2. Diskon Tarif Tol
- Sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara yang berlaku selama libur sekolah (Juni-Juli 2025) dengan total anggaran sebesar Rp0,65 Triliun (Non APBN).
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengoordinasikan diskon tarif tol sebesar 20 persen, yang ditujukan kepada sekitar 110 juta pengendara.
3. Penebalan Bantuan Sosial
- Tambahan Kartu Sembako (Rp200rb/bulan)
- Bantuan Pangan (10kg beras/bulan)
- Masing-masing kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM), berlaku Juni-Juli 2025 dan disalurkan 1x pada Juni 2025. Total alokasi anggaran sebeaar Rp 11,93 Triliun
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Berita Terkait
-
Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
-
Di Tengah Momen Prabowo-Megawati Bisik-bisik hingga Bercanda, Gibran Bilang Begini
-
Ngaku Tak Sudi Rakyat Ditipu, Prabowo: Pejabat dan Pemimpin yang Melanggar, Laporkan!
-
Klaim Tak Pandang Parpolnya, Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur Ketimbang Dicopot!
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Ijon Rp980 Juta untuk Kebutuhan Lebaran
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jateng Jadi Tujuan Utama
-
Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!
-
Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Prambanan Siap Fungsional untuk Mudik 2026, Dibuka 16 Maret
-
DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi