Suara.com - Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PT PPM) Ahmad Taufik divonis hukuman pidana penjara selama 11 tahun sementara Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (PT EKI) Satrio Wibowo dijatuhi vonis 11 tahun enam bulan penjara.
Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pada pengadaan alat pelindung diri (APD) saat pandemi Covid-19.
"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025.
Selain divonis 11 tahun penjara, Taufik juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti sebanyak Rp 224,18 miliar subsider 4 tahun penjara.
Sementara di sisi lain, hukuman bagi Satrio juga bukan hanya 11,5 tahun penjara, tetapi juga denda sebesar Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti sebanyak Rp59,98 miliar subsider 3 tahun penjara.
Adapun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Taufik dan Satrio, yakni keduanya dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kesehatan.
Kemudian untuk hal yang meringankan, yakni keduanya dianggap berlaku sopan dalam persidangan dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.
Putusan ini lebih rendah dari tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, jaksa menuntut dua terdakwa dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT PPM Ahmad Taufik dan Direktur Utama PT EKI Satrio Wibowo.
Baca Juga: Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp319 M, Eks Pejabat Kemenkes Dituntut 4 Tahun Penjara
Keduanya dianggap bersalah dalam kasus yang sama. Untuk itu, Ahmad Taufik dituntut 14 tahun 4 bulan penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan badan.
Dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp224,18 miliar subsider 6 tahun penjara.
Sementara, jaksa juga menuntut Satrio Wibowo dihukum 14 tahun 10 bulan pidana penjara, pidan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp59,98 miliar subsider 4 tahun penjara.
Diketahui, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didakwa merugikan negara Rp319 miliar.
Jumlah kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan APD pada Kemenkes RI menggunakan Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DSP BNPB) Tahun 2020 Nomor PE.03.03/SR/SP-680/D5/02/2024 tanggal 8 Juli 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
Terkini
-
Jelang Diperiksa Polisi, Rocky Gerung akan Jelaskan Metodologi Penelitian Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Bawa HP dan Google Drive, Ahok Siap Buka-bukaan di Sidang Korupsi Pertamina Rp285 T
-
DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Keponakan Prabowo Bakal Disahkan Jadi Deputi Gubernur BI
-
POLLING: Lihat Begal Beraksi, Kamu Pilih Minggir atau Tabrak?
-
Nadiem Diduga Andalkan 'Circle' di Kemendikbud, Jaksa: Korupsi Laptop Bikin IQ Anak Jeblok
-
Diperiksa 10 Jam oleh KPK, Bos Maktour Bantah Gunakan Kuota Ilegal Haji 2024
-
Meski Autopsi Ditolak Keluarga, Polisi Tetap Selidiki Kematian Lula Lahfah, Kenapa?
-
Polisi Tunggu Kehadiran Reza Arap untuk Diperiksa sebagai Saksi Kematian Lula Lahfah
-
BNPA dan FK UI Siapkan Pendampingan Psikologis Jangka Panjang untuk Korban Banjir Sumatera
-
KPAI: Narasi Penolakan MBG Keliru, Anak Butuh Pendekatan Psikologis dan Medis