Suara.com - Ketimpangan iklim semakin terang-benderang. Dalam studi terbaru yang diterbitkan di Nature Climate Change, para peneliti mengungkapkan fakta mencengangkan: 10 persen orang terkaya dunia bertanggung jawab atas dua pertiga pemanasan global sejak 1990.
Ini bukan sekadar data statistik. Ini adalah pengingat bahwa krisis iklim bukan hanya soal polusi, tapi soal kekuasaan—siapa yang menyebabkan dan siapa yang terdampak.
Studi ini menjadi tonggak baru. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan berhasil menghubungkan kekayaan pribadi yang terkonsentrasi dengan kejadian iklim ekstrem seperti gelombang panas dan kekeringan.
“Kami menghubungkan jejak karbon individu terkaya secara langsung dengan dampak iklim di dunia nyata,” kata Sarah Schoengart, penulis utama studi dan ilmuwan dari ETH Zurich. “Ini adalah pergeseran dari penghitungan karbon menuju akuntabilitas iklim.”
Kekayaan dan Risiko Iklim
Orang kaya tak hanya berkontribusi lewat gaya hidup mewah. Investasi mereka—portofolio yang menopang industri fosil dan pembukaan lahan besar-besaran—ikut mendorong krisis.
Menurut studi tersebut, 1 persen orang terkaya menyumbang 26 kali lebih banyak terhadap frekuensi gelombang panas dibandingkan rata-rata global. Mereka juga 17 kali lebih besar andilnya dalam kekeringan yang melanda Amazon.
“Jika semua orang mengeluarkan emisi seperti 50 persen terbawah dari populasi global, dunia akan mengalami pemanasan tambahan yang minimal sejak 1990,” ujar Carl-Friedrich Schleussner, salah satu penulis studi.
Cuaca Ekstrem, Ketidakadilan Ekstrem
Baca Juga: Kenaikan Air Laut karena Gunung Es Mencair Ancam Jutaan Orang, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Wilayah tropis seperti Amazon, Asia Tenggara, dan Afrika Selatan menjadi contoh nyata ketidakadilan iklim. Masyarakat di sana historisnya tidak banyak berkontribusi terhadap emisi global, tapi mereka justru mengalami dampak terparah.
Studi ini menyatakan bahwa dampak cuaca ekstrem tidak lagi bisa dianggap sebagai akibat dari emisi global yang abstrak. Emisi itu punya jejak, punya asal-usul, dan punya nama. Gaya hidup dan pilihan investasi para individu terkaya lah yang secara langsung mendorong kerusakan tersebut.
“Kami menemukan bahwa penghasil emisi yang kaya memainkan peran utama dalam mendorong iklim ekstrem, yang memberikan dukungan kuat bagi kebijakan iklim yang menargetkan pengurangan emisi mereka,” tegas Schoengart.
Akuntabilitas Iklim: Siapa yang Harus Bayar?
Menyoroti emisi tidak cukup. Schleussner menyebutkan bahwa pemilik modal harus dimintai pertanggungjawaban. Pajak progresif atas kekayaan dan investasi intensif karbon bisa menjadi salah satu solusi. Hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk adaptasi iklim dan pemulihan kerusakan, terutama di negara-negara paling rentan.
Penelitian sebelumnya mendukung pendekatan ini. Pajak atas emisi yang terkait dengan aset dianggap lebih adil dibandingkan pajak karbon umum, yang justru sering membebani kelompok berpenghasilan rendah.
Namun upaya global untuk menerapkan kebijakan ini masih jauh dari berhasil. Inisiatif pajak minimum global untuk perusahaan multinasional—yang sempat disepakati oleh hampir 140 negara pada 2021—kini mandek. Terutama sejak Donald Trump kembali berkuasa pada Januari lalu.
Ketimpangan Global, Akumulasi Kekayaan
Menurut Oxfam, 1 persen orang terkaya mengakumulasi $42 triliun dalam satu dekade terakhir. Kekayaan mereka lebih besar dibanding gabungan kekayaan 95 persen populasi termiskin dunia. Fakta ini memperjelas ketimpangan sistemik yang menyuburkan krisis iklim.
Dalam konteks ini, studi dari ETH Zurich bukan hanya riset akademik. Ini adalah seruan untuk menggeser fokus: dari emisi kolektif menuju tanggung jawab individual dan sistemik.
Tindakan iklim yang adil dan efektif tak bisa mengabaikan peran elite global. Jika emisi berasal dari puncak piramida kekayaan, maka perubahan harus dimulai dari sana.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- 5 Pilihan Mesin Cuci 2 Tabung Paling Murah, Kualitas Awet dan Hemat Listrik
Pilihan
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
Terkini
-
Imigrasi Jakarta Selatan Tangkap DJ China dan Penari Thailand di Tempat Hiburan Malam
-
Vonis Kasus Tristan: 7 Pemuda Sleman Dihukum 8-10 Tahun, Cegah Klitih atau Murni Penganiayaan?
-
Hujan Lebat Disertai Angin di DIY: 4 Orang Terluka Akibat Atap Ambrol dan Belasan Pohon Tumbang
-
Sentil Banyak Lulusan S3 Jadi Driver Ojol, Rocky Gerung: Negara Dikuasai 'Dealer' Bukan 'Leader'!
-
Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Kesejahteraan Buruh: Ini Janji Listyo Sigit untuk Kaum Pekerja!
-
Geger! Trump Disebut Siap Dukung Serangan Militer Israel ke Iran Jika Negosiasi Gagal
-
Pakai NIK, Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN
-
IHR: Ndarboy Terkejut! IHR Jateng Derby 2026 Diserbu 37.000 Penonton
-
Buron Internasional! Dua Mantan Petinggi PT Pelita Cengkareng Paper Masuk Red Notice Interpol
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan