Indef Sebut Prabowo Tiru Ideologi Ayahnya: Sosialisme Pasar ala Soemitro

Soemitro akhirnya didaulat untuk menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir pada tahun 1950. Hampir dua tahun menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Soemitro diberikan tugas baru untuk menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, berbagai investor asing mulai berinvestasi di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam memutar roda perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai orang pemerintahan dan politikus, Soemitro juga diberikan amanah untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Soemitro lalu bergabung ke Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Namun sayangnya, PRRI pun ditumpas sehingga menyebabkan Soemitro tidak pulang ke Tanah Air hingga tahun 1967 demi mengamankan situasi pemberontakan di Indonesia.

Pada 1967 saat Soeharto menjadi presiden, Soemitro diundang untuk kembali ke Indonesia. Ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968.

Berbagai kebijakan perdagangan di Indonesia termasuk peraturan ekspor impor yang diperketat. Ia pun mendorong ekspor besar-besaran agar mendapatkan bea masuk agar uangnya dapat dikelola oleh pemerintah.

Berbagai kebijakan dagang yang diberlakukan oleh Soemitro dianggap sebagian orang terlalu muluk-muluk. Isu ini pun diperkuat dengan pengangkatan Soemitro sebagai Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II pada tahu 1973. Saat itu, banyak orang yang beranggapan adanya perbedaan prinsip dagang antara Soeharto dan Soemitro.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai menteri, Soemitro pun masih aktif sebagai ekonom dan pemerhati ekonomi di Indonesia.

Kekhawatirannya soal pemerintahan Soeharto mulai diungkapkannya lewat kritik kritik kerasnya hingga saat krisis moneter melanda di Indonesia. Soemitro pun menjadi salah satu tokoh yang vokal dan berani menyuarakan berbagai kesalahan perhitungan selama pemerintahan Soeharto.

Baca Juga: Kritik Telak Bivitri Susanti soal Izin Tambang di Raja Ampat: Hukum Cuma jadi Tameng Penguasa Culas!