Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Saya di PSI aja lah," tandas dia.
Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.
"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.
PSI juga akan menggelar kongres pertama di Kota Solo pada Juli 2025 nanti. Jokowi juga masuk dalam bursa calon ketua umum menggantikan Kaesang Pangarep.
Bahkan banyak kader PSI yang mendukung agar Jokowi menjadi Ketum PSI kedepan.
Jokowi menyebut masih mengkalkulasi peluang maju sebagai ketum PSI seperti apa.
"Ya masih kalkulasi. Jangan sampai kalai nanti misalnya ikut, saya kalah," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, jika adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Nama Kecil Jokowi Adalah Oey Hong Liong, Ayah Pentolan PKI, Benarkah?
Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.
"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.
Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.
"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya
"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Nama Kecil Jokowi Adalah Oey Hong Liong, Ayah Pentolan PKI, Benarkah?
-
Jejak Jokowi Soal Raja Ampat Dikuliti Publik: Kupikir Cinta Rakyat, Ternyata Cinta Tambang
-
Ramai Bela Bahlil soal Tambang Nikel Raja Ampat, Golkar: Izin di Era Jokowi, Menterinya Jonan
-
PSI Wanti-wanti Pramono Tak Contek Program Barak Militer Dedi Mulyadi: Kemunduran Bagi Jakarta
-
Konstitusi Memungkinkan Gibran Dimakzulkan, Pakar Jelaskan Prosesnya
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
GMS Pusat Sesalkan Pembubaran Paksa Ibadah di Bantul, Jemaat Anak-anak Ikut Terdampak
-
Wamensos Agus Jabo Dorong Pringsewu Cari Lahan Sekolah Rakyat
-
Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan
-
MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan Wajib! Parpol Melanggar Siap-siap Digugurkan dari Pemilu
-
Tiap Dapur SPPG Wajib Layani Minimal 300 Ibu dan Balita, Melanggar? Insentif Rp6 Juta Melayang!
-
Dari Video Viral ke Laporan Polisi: Mengapa Konflik GRIB Jaya dan Ahmad Bahar Terus Membesar?
-
Polemik TNI Keluar Barak Buru Begal: Solusi Keamanan Darurat atau Benturan Tupoksi Militer?
-
Siasat Busuk Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Bela Mafia CPO Terbongkar, Kini Resmi Masuk Bui!
-
Mendagri Pastikan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan, Anggaran Rp100,1 Triliun Disiapkan
-
Renduk Pemulihan Pascabencana Himpun 11.512 Kegiatan, Ini Skala Prioritasnya