Konstitusi Memungkinkan Gibran Dimakzulkan, Pakar Jelaskan Prosesnya

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Manunggal K Wardaya, menjelaskan konstitusi Indonesia memungkinkan terjadinya pemakzulan (impeachment) atau pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Hal itu dia sampaikan sekaligus menanggapi isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI melalui surat yang sudah disampaikan kepada DPR, DPD dan MPR RI.

“Usul pemberhentian itu adalah konstitusional ya, artinya ya memang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden itu dapat atau dimungkinkan oleh hukum tata negara,” kata Manunggal kepada Suara.com, Senin (9/6/2025).

Dia menjelaskan pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden awalnya melalui forum politik di DPR yang kemudian menghasilkan usulan DPR.

“Minimal 2/3 anggota DPR yang menyetujui bahwa presiden dan/atau wakil presiden itu memenuhi syarat untuk pemberhentian,” ujar Manunggal.

Menurut dia, syarat pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden juga berbagai bermacam seperti kejahatan yang hukumannya di atas 5 tahun, melakukan pengkhianatan, termasuk melakukan perbuatan tercela.

Jika sudah disetujui DPR, usulan tersebut kemudian akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan pandangan hukum.

“Jadi di DPR adalah forum politik, kemudian dimintakan forum hukum yaitu di Mahkamah Konstitusi,” ucap Manunggal.

Setelah MK memberikan pendapat hukum yang sejalan dengan pandangan DPR, kemudian usulan itu akan diajukan ke MPR. Nantinya, MPR akan melakukan sidang untuk pemberhentian dan menerbitkan ketetapan MPR.

Baca Juga: Postingan Ahmad Dhani Soal Raja Ampat Sempat Dihapus yang Ada Jokowinya, Ada Apa?

“Konstitusi kita, hukum tata negara kita ini pemberhetian presiden dan/atau wakil presiden tidak hanya melalui proses politik, tapi juga harus melalui proses hukum di lembaga peradilan yaitu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,” tandas Manunggal.

Respons Jokowi Soal Isu Pemakzulan Gibran

Presiden kw-7 Joko Widodo menyebut bahwa usul pemakzulan putranya merupakan dinamika demokrasi di Indonesia. Baginya, dalam negara demokrasi, setiap orang berhak bersuara, termasuk mengusulkan pemakzulan Gibran, asal dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan sistem ketatanegaraan.

“Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan negara kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita, biasa saja. Dinamika demokrasi kan seperti itu, biasa saja," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).

Meski pemakzulan diusulkan hanya untuk Gibran, Jokowi bicara soal pilpres ketika Prabowo Subianto dan Gibran menjadi satu paket pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Pilpres kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina, itu akan sendiri-sendiri, di kita kan satu paket," kata dia.

Usulan Pemakzulan Gibran

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Rakauntuk dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI.

Kali ini, Forum Purnawirawan itu mengajukan surat kepada DPR, DPD dan MPR RI agar mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat yang diterima oleh Suara.com, tertulis nomor surat 003/FPPTNI/V/2025.

Dalam surat dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres.

“Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis surat dikutip Suara.com, Selasa 3 Juni 2025.

Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin 2 Juni 2025 kemarin.

Ia mengaku kalau surat tersebut telah diterima oleh orang sekretatiat DPR, DPD, dan MPR RI.

"Kemarin sudah dikirim dari Senin, kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI suSenin pagidah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo kepada Suara.com.

Ia mengatakan, dalan surat yang dikirimkan tersebut pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran.

Bimo pun mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap dipanggil oleh DPR, DPD, MPR RI untuk menjelaskan surat tersebut.

"Iya, jadi kita memang dalam artian itu surat isinya sama seperti yang tembusannya yang diterima, jadi isinya memang kita berusaha untuk menerapkan dari segi hukumnya untuk pemakzulan Gibran itu dan kemudian kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali ataupun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," katanya.

Ia menegaskan, memang dari 8 poin sikap dalam surat itu salah satunya yang didorong adalah pemakzulan Gibran.

"Iya harapannya ke depan kita dalam hal ini, ya untuk menyokong yang untuk pemakzulan Gibrandulu. Jadi itu yang kita ajukan ke DPR dan MPR dulu poinnya itu yang kita lakukan memang nomor 8 dulu," katanya.