PSI Wanti-wanti Pramono Tak Contek Program Barak Militer Dedi Mulyadi: Kemunduran Bagi Jakarta

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan berharap kebijakan mengirim siswa "nakal" tak dilakukan di Jakarta.

Kebijakan ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menuai polemik.

Menurutnya, jika kebijakan serupa diterapkan di Jakarta, itu justru akan menjadi langkah mundur.

“Saya berpikiran kalau diterapkan di Jakarta dengan membawakan si anak tadi ke barak militer, ini justru kemunduran kalau di DKI Jakarta. Karena apa, di Jakarta itu fasilitasnya sudah sangat amat memadai,” kata August.

Ia menilai pendekatan seperti itu tidak relevan diterapkan di Ibu Kota, karena Jakarta memiliki banyak ruang terbuka dan fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berekspresi dan beraktivitas positif bagi anak-anak.

“Di sini saja misalnya, ruang terbuka yang namanya bisa bermain, bisa membuat nyaman sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI. Jadi perbedaannya juga harus kita lihat di Jawa Barat dengan di Jakarta,” ucapnya.

August juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) yang menurutnya cukup sigap menangani laporan-laporan dari masyarakat, meski belum menjadikan isu kenakalan anak sebagai prioritas.

“Selain fasilitas tadi juga namanya DPPAPP yang ada di Jakarta itu benar-benar kalau sepengetahuan saya bertindak kalau ada pengaduan kalau ada masalah,” ujarnya.

Karena itu, August mengajak semua pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk lebih fokus dalam menangani persoalan kenakalan remaja di Jakarta secara komprehensif, bukan dengan pendekatan militeristik.

Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo

“Tapi kembali lagi kenakalan anak ini belum menjadi prioritas bagi mereka. Mari kita colek juga ini bukan hanya gubernur, bukan hanya Mas Pram, juga dinasnya,” pungkasnya.

Program Barak Dedi Mulyadi Banjir Kritik

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.

Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.

Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Dedi Mulyadi sapaan akrab Kang DM menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.