Wamenkop Ferry Juliantono: Data Presisi Jadi Tulang Punggung Koperasi Desa Merah Putih

Suara.com - Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan pentingnya data pedesaan yang presisi untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin acara Monitoring Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Senin (9/6/2025).

Ferry Juliantono pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten Lahat yang berhasil membentuk badan hukum Kopdes/Kel Merah Putih secara 100 persen.

Menurutnya, capaian ini mencerminkan keseriusan dan kesiapan Kabupaten Lahat dalam mengembangkan ekonomi desa berbasis koperasi.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan koperasi desa tidak hanya ditentukan oleh aspek legal formal, tetapi juga oleh ketersediaan dan akurasi data pedesaan.

"Operasionalisasi koperasi desa harus didukung oleh database yang presisi agar intervensi kebijakan tepat sasaran dan efisien," ujar Ferry Juliantono.

Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih bersama APKASI sepakat untuk mengadakan kegiatan bersama yang berfokus pada pemutakhiran data desa.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang tengah mengembangkan koperasi desa sebagai pilar ekonomi lokal.

Dengan terbentuknya Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh desa Kabupaten Lahat, pemerintah berharap koperasi dapat berfungsi sebagai alat distribusi keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih dan MBG Disorot, Pengamat Khawatir Makin Membebani Anggaran

Model koperasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa dalam satu ekosistem yang memberdayakan warga dari desa untuk desa.

Pada acara di Lahat, Sumatera Selatan itu, Ferry Juliantono hadir sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

Ia didampingi oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APKASi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi, Bupati Muara Enim Edison, Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah, PJ Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Lahat.

Koperasi Merah Putih

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ferry Juliantono mengatakan hampir 17 ribu Koperasi Merah Putih sudah terbentuk dari target 80 ribu koperasi pada pada Juli 2025.

Ferry menjelaskan pembentukan 80 koperasi itu juga bertepatan dengan hari Koperasi yang jatuh pada 12 Juli.

Ferry tegaskan soal legalitas untuk 80 koperasi itu juga sudah dilakukan di tingkat desa hingga keluruhan.

“Hingga saat ini sudah terbentuk hampir 17 ribu Koperasi Merah Putih. Targetnya Juli, bertepatan dengan hari koperasi tanggal 12 Juli, itu legalitas 80 ribu koperasi desa atau kelurahan ini telah terbentuk,” ujar Ferry usai rapat Progres Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Ferry bilang, pihaknya dalam rentang waktu satu setengah bulan sudah mampu mengejar target 80 ribu dengan presentase hampir 25 persen.

“Artinya satu setengah bulan lagi kita kejar sampai 80 ribu dengan persentase sekarang yang sudah hampir 25 persenan, saya optimis sebagai ketua pelaksana harian untuk bisa nanti di pertengahan Juli terbentuk koperasi desa sebanyak 80 ribu,” tegasnya.

Ferry selaku Wakil Menteri Koperasi menegaskan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi konkret dari kebijakan ideologis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, Ferry mengatakan koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan fondasi kebangkitan ekonomi rakyat dari bawah.

“Ini kebijakan Presiden yang sangat ideologis, beliau ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pasal 33 (UUD 1945) kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat, dan kemudian ini juga adalah wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ferry.