Suara.com - Pemerintah resmi mencabut izin empat perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Hal ini sempat menjadi sorotan dan bahkan dikaitkan dengan omongan Anies Baswedan saat debat Pilpres Desember 2023 lalu.
Berikut ucapan-ucapan Anies terkait Papua yang kini ramai dan menjadi viral dikaitkan dengan aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Dalam ucapannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa tidak ada keadilan di tanah Papua.
Hal itu disampaikan Anies kala menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam debat capres pada 12 Desember 2023 lalu di kantor KPU RI. Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan terkait strategi dalam menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua.
Cuplikan video dari ucapan Anies diunggah oleh beberapa akun Twitter (dulu X) yang mengaitkan dengan kondisi Raja Ampat saat ini. Video itu pun viral dan menuai banyak respons dari netizen.
Dalam video itu Anies Baswedan menyatakan bahwa permasalahan utama di Papua adalah karena tidak adanya keadilan.
"Masalahnya bukan kekerasan karena ketika bicara kekerasan, di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama," ujar Anies Baswedan.
Menurut Anies, bahwa tujuannya bukanlah menghapuskan kekerasan guna mencapai kedamaian. Pasalnya, damai dapat tercipta jika ada keadilan.
"Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya," ujar Anies.
Karenanya, Anies Baswedan mengusulkan tiga saran untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua. Salah satunya dengan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran HAM.
Baca Juga: Laut Tak Punya Dinding, Korupsi Fakta di Balik Tambang Nikel Raja Ampat Sulut Murka Publik
"Nah jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa, pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas," kata Anies Baswedan lagi.
Tak hanya itu, Anies juga menyarankan untuk mencegah agar pelanggaran tidak terulang.
"Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan," katanya.
Kemudian terakhir, saran Anies, pihak berwajib harus melibatkan warga setempat dengan melakukan dialog yang kooperatif.
"Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kooperatif," pungkasnya.
Di sisi lain, Prabowo Subianto kala itu menilai bahwa masalah di Papua termasuk rumit dan menyebut terdapat gerakan separatisme bahkan ada kekuatan tertentu yang ingin Indonesia pecah.
Berita Terkait
-
Laut Tak Punya Dinding, Korupsi Fakta di Balik Tambang Nikel Raja Ampat Sulut Murka Publik
-
Usai Empat Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Greenpeace Desak Perlindungan Permanen
-
DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
-
Nikel dan Sustainability Paradox: Elektromobilitas Harus Mengorbankan Alam?
-
Putri Anies Baswedan Tembus Universitas Harvard Jalur Beasiswa, Dibandingkan dengan Anak Jokowi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah
-
Usut Penghitungan Kerugian Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex Lagi
-
Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan, Kadis SDA: Bisa Tekan Risiko Banjir 40 Persen
-
Eggi Sudjana Polisikan Roy Suryo Usai Bertemu Jokowi, Kuasa Hukum Singgung 'Kendali Solo'
-
KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Hadiah Nikah Rp1,5 Juta Tak Perlu Lapor, Batas Kado Kantor Dihapus
-
Kepala BGN: Publik Berhak Awasi Menu MBG, Kritik Viral Justru Jadi Teguran
-
Viral Curhat Chiki Fawzi Gagal Jadi Petugas Haji, Kemenhaj Tegaskan Diklat PPIH Bukan Jaminan Lolos
-
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Madiun, Duit Puluhan Juta Rupiah Diamankan
-
Malam-Malam ke Jakarta, Mualem dan Emil Dardak Temui Seskab Teddy, Ada Apa?