Suara.com - Pemerintah resmi mencabut izin empat perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Hal ini sempat menjadi sorotan dan bahkan dikaitkan dengan omongan Anies Baswedan saat debat Pilpres Desember 2023 lalu.
Berikut ucapan-ucapan Anies terkait Papua yang kini ramai dan menjadi viral dikaitkan dengan aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Dalam ucapannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa tidak ada keadilan di tanah Papua.
Hal itu disampaikan Anies kala menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam debat capres pada 12 Desember 2023 lalu di kantor KPU RI. Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan terkait strategi dalam menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua.
Cuplikan video dari ucapan Anies diunggah oleh beberapa akun Twitter (dulu X) yang mengaitkan dengan kondisi Raja Ampat saat ini. Video itu pun viral dan menuai banyak respons dari netizen.
Dalam video itu Anies Baswedan menyatakan bahwa permasalahan utama di Papua adalah karena tidak adanya keadilan.
"Masalahnya bukan kekerasan karena ketika bicara kekerasan, di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama," ujar Anies Baswedan.
Menurut Anies, bahwa tujuannya bukanlah menghapuskan kekerasan guna mencapai kedamaian. Pasalnya, damai dapat tercipta jika ada keadilan.
"Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya," ujar Anies.
Karenanya, Anies Baswedan mengusulkan tiga saran untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua. Salah satunya dengan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran HAM.
Baca Juga: Laut Tak Punya Dinding, Korupsi Fakta di Balik Tambang Nikel Raja Ampat Sulut Murka Publik
"Nah jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa, pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas," kata Anies Baswedan lagi.
Tak hanya itu, Anies juga menyarankan untuk mencegah agar pelanggaran tidak terulang.
"Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan," katanya.
Kemudian terakhir, saran Anies, pihak berwajib harus melibatkan warga setempat dengan melakukan dialog yang kooperatif.
"Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kooperatif," pungkasnya.
Di sisi lain, Prabowo Subianto kala itu menilai bahwa masalah di Papua termasuk rumit dan menyebut terdapat gerakan separatisme bahkan ada kekuatan tertentu yang ingin Indonesia pecah.
Berita Terkait
-
Laut Tak Punya Dinding, Korupsi Fakta di Balik Tambang Nikel Raja Ampat Sulut Murka Publik
-
Usai Empat Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Greenpeace Desak Perlindungan Permanen
-
DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
-
Nikel dan Sustainability Paradox: Elektromobilitas Harus Mengorbankan Alam?
-
Putri Anies Baswedan Tembus Universitas Harvard Jalur Beasiswa, Dibandingkan dengan Anak Jokowi
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Buruh Desak DPR Bahas UU Ketenagakerjaan Baru: Soroti Upah Tak Setara hingga PHK Sepihak
-
15 Tahun Jadi Buruh Pabrik Sandal, Maya Menangis di May Day: Sakit Bayar Sendiri, Tak Ada BPJS
-
Dilema Skincare dan Sembako: Jeritan Buruh Perempuan Cirebon Tagih Kesejahteraan di Ibu Kota
-
Dasco Tegaskan Pemerintah Siap Ambil Alih Perusahaan yang Kesulitan untuk Cegah PHK
-
Audiensi dengan Serikat Pekerja, Dasco Minta Buruh Segera Siapkan Materi Isi UU Ketenagakerjaan
-
DPR Buka Ruang untuk Buruh Susun UU Ketenagakerjaan, Target Rampung 2026
-
Curhat Driver Ojol di May Day 2026: Potongan Ganda Bikin Penghasilan Tergerus hingga 40 Persen
-
May Day 2026: Ratusan Buruh Mulai Kepung Gedung DPR, Aksi Besar Digelar Usai Salat Jumat
-
Ambisi Baru Prabowo: Bangun Kota Buruh Terintegrasi, Hunian hingga Transportasi Disubsidi
-
Di Depan Peserta Aksi May Day, Prabowo Umumkan UU PPRT Disahkan: Akhiri Penantian 22 Tahun