Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan untuk menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU). Semula, BSU direncanakan sebesar Rp150 ribu per bulan untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan. Namun, dengan pembatalan diskon listrik, pemerintah kini meningkatkan besaran BSU menjadi Rp300 ribu per bulan. Ini berarti, sebanyak 17,3 juta pegawai dan 565 ribu guru honorer akan menerima total bantuan Rp600 ribu selama dua bulan.
"Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600," jelas Sri Mulyani, memastikan bahwa bantuan ini akan segera digulirkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pemerintah untuk memberikan enam jenis bantuan atau insentif mulai 5 Juni 2025.
Tujuan utama dari gelontoran bantuan ini adalah untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 5 persen. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah memimpin rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Salah satu bentuk bantuan yang semula direncanakan adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari tarif normal. Diskon ini sejatinya akan berlaku untuk tagihan listrik bulan Juni dan Juli, dan hanya ditargetkan bagi pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke bawah, mencakup sekitar 79,3 juta rumah tangga.
"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," tutur Airlangga dalam rilis resmi pada Sabtu (24/5).
Rencana ini menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan konsumsi masyarakat sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Berita Terkait
-
Jam Rolex Prabowo dan Sarapan Aburizal Bakrie Berujung Timnas Indonesia Hancur Lebur
-
Pede PDB Indonesia Bisa Merajai Dunia, Prabowo Ungkit Penjajahan Belanda, Mengapa?
-
DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
-
Terungkap! Prabowo Sebut Belanda Ambil Kekayaan Indonesia 31 Triliun USD, Senilai Anggaran 140 Tahun
-
Prabowo Tekankan Investasi Pertahanan Penting: yang Tidak Mau Kedaulatan Dirampas, Jadi Bangsa Budak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT