Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal memperluas layanan angkutan kota (angkot) Mikrotrans milik JakLingko ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap antusiasme tinggi masyarakat luar Jakarta pengoperasian layanan Transjabodetabek.
Nantinya Mikrotrans di daerah penyangga ini tetap beroperasi di bawah naungan sistem JakLingko dengan tarif Rp0 alias gratis.
"Kami memikirkan Mikrotrans JakLingko itu nanti mungkin, ya kalau tentunya para kepala daerah mau, itu lebih banyak beroperasi di daerah-daerah penyangga," ujar Pramono di Kantor Dinas Teknis, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
"Kalau itu mungkin, mudah-mudahan akan memudahkan orang untuk naik kendaraan umum," Pramono menambahkan.
Pramono mengatakan, pihaknya telah membuka komunikasi dengan sejumlah kepala daerah penyangga untuk rencana ekspansi layanan ini.
"Sudah (dikomunikasikan). Ya karena Jakarta yang menyiapkan semuanya, semuanya setuju, lah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung banyaknya permintaan masyarakat terhadap rute-rute baru Transjabodetabek yang disampaikan melalui media sosial.
Ia bahkan menyebut ada usulan nyeleneh yang meminta Transjakarta beroperasi lintas provinsi.
Baca Juga: Jangan Salah! Ini Bedanya JakLingko dan Mikrotrans?
"Dari seluruh rute yang dibuka yang langsung tinggi banget adalah PIK 2-Blok M. Yang kedua adalah dari Bogor-Blok M. Yang ketiga adalah Alam Sutra-Blok M. Sekarang ada usulan buka dari Bandung-Blok M, Cirebon-Blok M, Surabaya-Blok M," ucap Pramono.
Hal ini disebutnya sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang antusias terhadap hadirnya transportasi publik murah dari Jakarta ke luar kota.
Biaya penggunaan angkutan umum masyarakat jadi turun dengan adanya Transjabodetabek.
"Saya menyaksikan sendiri, ketika membuka Blok M-Bogor dengan biaya Rp3.500 mereka terkejut, kok murah amat. Biaya tertingginya, saya baru tahu kalau orang dari Bogor, dari Bekasi dan sebagainya, adalah naik ojeknya. Ketika naik ojek rata-rata Rp15.000-Rp20.000," pungkasnya.
Sebelumnya pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kehadiran layanan Transjabodetabek rute Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 membawa dampak positif bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menurutnya, angkutan umum tersebut memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk menikmati kawasan PIK 2.
Berita Terkait
-
Tragis! Usai Kubur Jenazah Ayahnya, Sopir JakLingko di Jakut Tubruk Tiang sampai Terjepit
-
Naik Jaklingko ke Kantor, Wali Kota Jakbar Cerita Bareng Warga yang Mau Berbelanja
-
Transjakarta Akan Tambah Rute Baru di Area Bodetabek
-
Viral Cawalkot Heri Koswara Ingin Adakan JakLingko di Bekasi, Netizen ke Anies Baswedan: Kasih 22 SKS
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO