Ahok Diperiksa Bareskrim, Terkait Kasus Mafia Lahan Rusun Cengkareng

Suara.com - Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tampak menyambangi gedung Bareskrim Polri, Rabu (11/6/2025). Ahok diperiksa buntut dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Namun, saat meninggalkan gedung Bareskrim Polri, Ahok tidak memberikan banyak keterangan ke awak media yang sudah menunggu.

Meski demikian, Ahok membenarkan jika dirinya baru saja mendatangi Bareskrim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng.

"Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu soal lahan (Rusun) Cengkareng,” kata Ahok, Rabu (11/6/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dirinya bakal kooperatif membantu Korps Bhayangkara akan penyelidikan kasus ini. Namun, dirinya tidak bicara lebih jauh.

“Intinya membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka,” kata Ahok.

Untuk diketahui, selain Ahok, eks Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi sebelumnya sempat diperiksa oleh penyidik oleh Bareskrim Polri.

Ia diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi pengadaan rusun di Cengkareng Jakarta Barat, di era kepeminan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Usai diperiksa, Prasetyo menegaskan jika kasus ini berkaitan dengan peraturan gubernur atau pergub. Sebabnya, ia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

Baca Juga: Kasusnya Dihentikan Kepolisian, Kuasa Hukum Julia Santoso Layangkan Surat Protes ke Bareskrim

"Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub kok bukan perda kalau perda saya tahu," kata Prasetyo di Bareskrim, Senin (17/2/2025) lalu.

Pras mengatakan, perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp 668 miliar.

Pembelian dilakukan antara Pemprov Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015 silam. Saat itu, Pemprov Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan Rp14,1 juta per meter pada 2015.

Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025 menyatakan lahan yang dibeli ternyata bermasalah.

"BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015," jelasnya.

Kemudian, terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta yang dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015. Kemendagri sempat menggagas mediasi 7 hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

"Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015," ujar Prasetyo.

Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

“DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset," tambah Pras.

Dalam perkara ini, Polri telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan usai mengantongi minimal dua alat bukti pada (27/1/2025) lalu.

Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Dalam perkara ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp 649 miliar.