Prabowo Tegaskan Giant Sea Wall Bakal Dimulai, Jakarta dan Semarang Jadi Prioritas

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya proyek pembangunan Giant Sea Wall di pantai Utara Jawa. Lantaran itu, megaproyek tersebut akan segera dilaksanakan.

Menurut kepala negara, proyek tersebut sangat strategis dan vital bagi Indonesia.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa Giant Sea Wall merupakan salah satu megaproyek yang harus dilaksanakan.

"Tanggul laut pantai Utara Jawa. Proyek ini sangat vital, proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak '95. Bayangkan, sejak '95, 30 years ago kalau tidak salah ya 30 tahun lalu," kata Prabowo dalam pidatonya di acara International Conference on Infrastructure, JCC Senayan, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025.

Ia juga menekankan agar Indonesia tidak perlu berkecil hati lantaran proyek Giant Sea Wall harus segera dilakukan.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi penundaan pengerjaan tanggul laut sepanjang 500 kilometer yang membentang dari Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur.

"Sekarang tidak ada lagi penundaan sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Lama Pengerjaan

Prabowo membeberkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun tanggul laut  raksasa sepanjang 500 kilometer di Kawasan Pantai Utara Jawa.

Baca Juga: Pramono Bangun Tanggul Pantai di Angke, Dukung Program Giant Sea Wall

Total, megaproyek tersebut membutuhkan alokasi anggaran mencapai USD 80 miliar.

Sementara waktu pengerjaan untuk di Teluk Jakarta, diperkirakan membutuhkan waktu 8 tahun hingga 10 tahun.

Sedangkan, waktu pengerjaan hingga selesai sampai ke Jawa Timur, diperkirakan membutuhkan 15 tahun hingga 20 tahun.

"Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno 'perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah', kita akan segera mulai itu," kata Prabowo

Bentuk Otorita

Kekinian, Prabowo telah menginstruksikan tim dari pemerintah untuk melakukan keliling atau roadshow dalam waktu dekat. 

Prabowo berujar ia akan membentuk badan otorita untuk pengerjaan megaproyek di pantai Utara Jawa. Ia menyebutnya badan otorita tanggul laut pantai Utara Jawa.

"Orang Indonesia seneng dengan singkatan-singkatan, jadi kita lagi cari singkatan yang enak itu, badan otorita BO, tanggul laut pantura jawa TLPJ, jadi BO TLPJ," kata Prabowo.

"Kalau disingkat gimana tuh? Iftitah, gimana kalau singkatannya tuh, BO apa?" tanya Prabowo kepada salah satu menteri.

Prabowo memastikan pemerintahan yang ia pimpin akan memulai pembangunan megaproyek Giant Sea Wall.

"Ini vital dan ini sesuatu megaproyek. Saya akan mulai, saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan tapi kita harus mulai dan kita akan mulai," kata Prabowo.

Jakarta dan Semarang Prioritas

Prabowo mengatakan wilayah Jakarta dan Semarang menjadi prioritas dalam pembangunan tanggul laut di Kawasan Pantai Utara Jawa.

Prabowo menyadari air laut di wilayah-wilayah tersebut sudah sampai mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

"Prioritas kita adalah DKI, Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita. Harus segera dan ini suatu yang harus kita laksanakan," kata Prabowo.

"Dan kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan, tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," sambung Prabowo.

Sebelumnya saat masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendorong realisasi pembangunan tanggul laut raksasa.

Menurutnya saat itu, rencana pembangunan Giant Sea Wall sudah dibahas sejak beberapa belas tahun lalu.

"Sesungguhnya masalah giant sea wall sudah dibahas beberapa belas tahun lalu. Kita berterima kasih kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang meneruskan pengkajian tentang gagasan Giant Sea Wall ini," ujarnya, Rabu 10 Januari 2024.

Prabowo menyampaikan permasalahan Giant Sea Wall menjadi jawaban terhadap dampak fenomena perubahan iklim, semisal kenaikan permukaan laut, abrasi, sampai hilangnya lahan-lahan yang menyebabkan kualitas hidup sebagian rakyat menjadi tidak stabil.

"Tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5-15 tahun ke depan," kata Prabowo.