Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta segera membangun tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang kawasan pesisir pulau Jawa. Sebab, GSW dianggal efektif untuk mencegah abrasi, banjir rob dan kerusakan ekosistem laut yang merugikan warga pesisir.
Hal ini disamlaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan. Menurutnya, tindakan pencegahan abrasi di kawasan Panrai Utara (Pantura) Pulau Jawa perlu segera dilakukan.
"Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengatasi ancaman abrasi laut dan banjir rob, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut," ujar Johan kepada wartawan, Senin (3/3/2025).
Meski demikian, ia menyebut proyek GSW harus disertai kajian yang mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosialnya. Jangan sampai pengerjaannya merusak ekosistem bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.
"Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir, harus diutamakan," tuturnya.
"Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal," lanjutnya menambahkan.
Sementara, Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo menyebut proyek GSW punya manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi serta kerusakan ekosistem laut.
"Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan yang mendesak. Dengan giant sea wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura," jelasnya.
Hanya saja, Fiman menyebut adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya. Perlu inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial.
"Apalagi saat ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menilai proyek ini penting bagi Banten, terutama dalam mengatasi abrasi yang mengancam kawasan pesisir seperti di Pontang.
"Iya kalau kita terbuka ya, apalagi kan kita juga sering terjadi abrasi. Abrasi ini juga berdampak pada tanah pertanian dan tambak yang menjadi sumber ekonomi masyarakat," kata dia di Serang, Kamis (27/2/2025).
Berita Terkait
-
Pamer Naik Jet Pribadi hingga Jajan Bulanan Rp1 Miliar, DPR Geram Aksi Flexing Putra Kapolda Kalsel: Memalukan!
-
Masih Syok Ada Pendaki Tewas di Cartenz Pyramid, Fiersa Besari: Kondisi Kami Alhamdulillah Stabil
-
Berakhir Tragis di Puncak Cartenz Gegara Hipotermia, Jenazah Elsa dan Lilie Bakal Diterbangkan ke Jakarta Hari Ini
-
2 Pendaki Tewas, Drama Fiersa Besari dkk Dievakuasi di Puncak Cartenz Papua Tengah
-
Beda Rombongan dengan 2 Pendaki Tewas di Puncak Cartenz, Kondisi Terbaru Fiersa Besari usai Berhasil Selamat
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka