Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons serangan udara besar-besaran Israel ke sejumlah target strategis di wilayah Iran.
Ia mendesak Pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam merespons aksi Israel tersebut.
Said mengatakan apabila diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terbaru, Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
"Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional," kata Said kepada wartawan, Jumat 13 Juni 2025.
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak massif terhadap kemanusiaan.
Untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan mematikan, mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara serta kemanusiaan, Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas mengambil sikap.
"Pertama, Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah," ujarnya.
Kedua, kata dia, pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
"Ketiga, bersama sama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum," tegasnya.
Baca Juga: Israel Serang Iran, Harga Emas Bisa Sentuh US$3.500
Kemudian juga, kata dia, penting mengajak negara-negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.
"Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah," katanya.
Sebelumnya, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran.
Operasi militer ini diklaim menargetkan fasilitas militer dan individu yang diduga terkait dengan program nuklir Iran, serta sejumlah tokoh penting militer negara tersebut.
Media Iran Press TV melaporkan bahwa serangan yang terjadi pada Jumat dini hari itu menyebabkan korban jiwa, termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak.
Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti korban tewas maupun luka-luka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri