Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons serangan udara besar-besaran Israel ke sejumlah target strategis di wilayah Iran.
Ia mendesak Pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam merespons aksi Israel tersebut.
Said mengatakan apabila diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terbaru, Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
"Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional," kata Said kepada wartawan, Jumat 13 Juni 2025.
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak massif terhadap kemanusiaan.
Untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan mematikan, mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara serta kemanusiaan, Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas mengambil sikap.
"Pertama, Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah," ujarnya.
Kedua, kata dia, pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
"Ketiga, bersama sama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum," tegasnya.
Baca Juga: Israel Serang Iran, Harga Emas Bisa Sentuh US$3.500
Kemudian juga, kata dia, penting mengajak negara-negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.
"Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah," katanya.
Sebelumnya, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran.
Operasi militer ini diklaim menargetkan fasilitas militer dan individu yang diduga terkait dengan program nuklir Iran, serta sejumlah tokoh penting militer negara tersebut.
Media Iran Press TV melaporkan bahwa serangan yang terjadi pada Jumat dini hari itu menyebabkan korban jiwa, termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak.
Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti korban tewas maupun luka-luka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan