Pramono Janji Ikuti Jejak Anies Pimpin Jakarta, Tak akan Gusur Korban Proyek Pemprov DKI

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan dirinya tak akan melakukan penggusuran rumah tinggal terhadap warga yang terdampak berbagai proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono Anung mengaku akan meniru kebijakan pendahulunya, Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Pramono saat menjadi narasumber acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).

Dalam acara itu, Anies sendiri turut hadir dan sempat duduk bersebelahan dengan Pramono sebelum naik ke atas panggung.

Menurut Pramono, warga yang terusir karena proyek Pemprov DKI Jakarta harus mendapatkan solusi berupa tempat tinggal baru yang layak.

"Mungkin cara saya sama dengan mas Anies, saya bukan orang yang mau menggusur, kita cari jalan keluar," ujar Pramono, Minggu (15/6/2025).

Pramono mengakui ada pihak yang sempat memintanya untuk melakukan penggusuran. Namun, ia menyatakan menolak dan lebih memilih mencarikan solusi untuk warga.

"Bagaimana supaya persoalan-persoalan di lapanga, kan ada yang pengin saya menggusur, Mas Anies. Tapi saya bilang nggak," ucapnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menertibkan warga yang tinggal di lahan pemerintah secara ilegal.

Baca Juga: Makin Lengket usai Pilkada, Begini Potret Mesra Pramono-Anies di Jakarta Future Festival

"Kita cari jalan keluar, tetapi bagi warga yg tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya harus kita tertibkan," ucapnya.

Ia sendiri mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk memberi perhatian khusus pada persoalan ini.

Dengan mencari solusi berupa tempat tinggal pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya penataan kota bisa tetap berjalan.

"Kemarin secara terbuka disini banyak hadir para wali kota, saya bilang sama mereka 'yang seperti ini harus dibersihkan' dan untuk itu saya yakini bahwa Jakarta kalau sudah bukan menjadi ibu kota, maka akan menjadi berandanya ASEAN, menjadi tempat sebagai kota yang nantinya harapannya menjadi kota global," pungkasnya.

Larang Pengambilan Air Tanah

Sementara dalam kabar lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo baru-baru ini mengatakan, melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang bisa mengancam keselamatan warga pesisir.

“Yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk yang akan kami buat aturan agar air tanahnya tidak diambil,” kata Pramono saat ditemui usai meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025) lalu.

Menurut Pramono, pengambilan air tanah secara masif menjadi penyebab utama turunnya permukaan tanah, yang memperburuk dampak rob.

Apabila permukaan tanah cepat menurun, menurut Pramono, tentunya sangat membahayakan masyarakat.

Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendistribusikan layanan air bersih perpipaan ke wilayah tersebut.

Saat ini, Pramono mengatakan distribusi air bersih sudah mulai dikerjakan oleh PAM Jaya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah.

“Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini,” kata Pramono.

Untuk menghadapi ancaman rob, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Tanggul tersebut dirancang agar bisa menahan air laut hingga ketinggian 2,5 meter, melebihi elevasi kawasan Muara Angke yang saat ini berada di angka 1,8 meter.

Pemprov DKI juga berencana melanjutkan penambahan tanggul sepanjang satu kilometer tahun depan, sehingga total akan mencapai 2,4 kilometer.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan pembangunan tanggul ini akan berdampak terhadap 282 rumah warga dan mencakup area seluas 120 hektare.

Sementara itu, lanjut Ika, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mitigasi tersebut kurang lebih sekitar Rp52 miliar.