Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo 5 Kali Anulir Kebijakan Menteri, Banyak Terkait Jokowi

Suara.com - Belum genap setahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah membuat serangkaian gebrakan, yang secara langsung menganulir atau membatalkan kebijakan-kebijakan kontroversial dari era pemerintahan sebelumnya.

Langkah-langkah ini sontak membuatnya dipuji sebagai "pahlawan" oleh publik, terutama di kalangan netizen yang merasa aspirasinya didengar.

Dirangkum dari Youtube wartawan senior Harsubeno Point berjudul 8 Bulan Jadi Presiden, Prabowo 5 Kali Anulir Kebijakan Menteri, Kebanyakan Terkait Jokowi!,  Kamis (19/6/2025), tindakan tegas ini menunjukkan paradigma kepemimpinan yang sangat berbeda dari pendahulunya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Tak hanya membatalkan kebijakan menteri, Prabowo bahkan tak segan mengoreksi kebijakan yang diusulkan langsung oleh Jokowi.

Fenomena ini memicu satu pertanyaan besar: apakah Prabowo sedang benar-benar lepas dari bayang-bayang Jokowi?

Berikut adalah 5 gebrakan kunci Prabowo yang menjadi sorotan dalam video YouTube tersebut:

1. Batal Naik! Kado Tahun Baru Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

Inilah kebijakan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak.

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan usulan dari era pemerintahan Jokowi yang telah disetujui DPR.

Baca Juga: Daftar Kebijakan Menteri yang Dianulir Prabowo Usai Bikin Gaduh Publik, Dari Bahlil hingga Tito

Kebijakan ini menuai banyak kritik karena dianggap akan semakin memberatkan daya beli masyarakat.

Mendengar keresahan publik, Prabowo mengambil langkah tegas. Tepat pada malam tahun baru 2025, ia secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan PPN.

"Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah... Kebutuhan pokok itu tidak disentuh oleh Pak Prabowo," ujar Harsubeno Arief dalam video tersebut.

Keputusan ini disambut gegap gempita oleh publik dan dianggap sebagai "kado tahun baru" terindah dari presiden baru mereka.

2. Gas Melon Kembali ke Warung, Larangan Pengecer Dicabut

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer atau warung kelontong menjual gas elpiji 3 kg sempat menciptakan kekacauan nasional.

Tujuannya mungkin baik, yakni agar subsidi tepat sasaran. Namun, dampaknya justru menyengsarakan rakyat kecil yang harus antre berjam-jam di pangkalan resmi, bahkan hingga memakan korban jiwa.

Melihat situasi yang semakin panas, Prabowo turun tangan. Ia memerintahkan agar kebijakan tersebut dibatalkan.

"Setelah kisruh kelangkaan gas elpiji... Prabowo memerintahkan pengecer dapat kembali menjual gas elpiji 3 kg," lapor sebuah berita yang ditampilkan dalam video Harsubeno.

Lagi-lagi, langkah ini membuat Prabowo dipuji karena dianggap cepat tanggap dan berpihak pada kesulitan rakyat.

3. Akhiri Sengketa, 4 Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh

Ini adalah gebrakan yang sarat dengan muatan politis.

Sempat terjadi polemik panas ketika empat pulau yang secara historis milik Aceh tiba-tiba dialihkan administrasinya ke Provinsi Sumatera Utara, yang notabene dipimpin oleh Bobby Nasution, menantu Jokowi.

Keputusan yang diambil oleh Mendagri Tito Karnavian ini dinilai janggal dan sewenang-wenang.

Tak butuh waktu lama, Prabowo membatalkan keputusan tersebut.

"Prabowo putuskan 4 pulau milik Aceh... Prabowo kembalikan 4 pulau yang sempat masuk Sumut ke Aceh," demikian bunyi headline berita yang dikutip dalam video.

Keputusan ini tidak hanya melegakan rakyat Aceh, tetapi juga dibaca oleh publik sebagai langkah Prabowo untuk melawan nepotisme dan kepentingan "Geng Solo".

4. Sikat Tambang Nakal, 4 Izin di Raja Ampat Dicabut

Di tengah isu kerusakan lingkungan, Prabowo memerintahkan pencabutan 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan surga wisata Raja Ampat.

Kebijakan ini menjadi penting karena santer terdengar bahwa di balik izin-izin tersebut ada nama-nama kroni kuat era Jokowi, seperti Aguan dan Tommy Winata, serta investasi dari China.

"Presiden itu memerintahkan Menteri ESDM mencabut izin tambang... 4 tambang nikel di Raja Ampat," ungkap Hersubeno Arief.

Langkah ini diapresiasi sebagai komitmen Prabowo dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sinyal bahwa ia tidak akan tunduk pada kepentingan oligarki tambang.

5. Nasib ASN Diselamatkan, Pengangkatan CPNS & PPPK Dipercepat

Ribuan calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sempat dibuat nelangsa karena pengangkatan mereka ditunda hingga Maret 2026.

Penundaan ini memicu protes luas di media sosial dengan tagar #SAVECASN2024.

Merespons kegaduhan tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan percepatan.

"Prabowo percepat pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, PPPK pada Oktober 2025," tulis judul berita yang ditampilkan.

Keputusan ini lagi-lagi menunjukkan keberpihakan Prabowo pada nasib ribuan anak muda yang telah berjuang dan menggantungkan harapan mereka untuk menjadi abdi negara.

Kelima gebrakan ini, yang terjadi dalam waktu singkat, telah membangun citra Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil jalan berbeda.

Namun, publik masih menanti, apakah "bulan madu" ini akan berlanjut dengan langkah-langkah yang lebih fundamental, seperti reshuffle kabinet untuk membersihkan "orang-orang lama" dan menuntaskan janji reformasi lainnya.