"Segitunya membela tambang. Semoga makin banyak orang yang terbuka mata, pikiran, dan kepeduliannya terhadap lingkungan," tulis salah satu pengguna X.
Kritik lain juga diarahkan pada peran ormas keagamaan yang kini justru diberikan kewenangan untuk mengelola tambang.
"Lagian, ormas keagamaan malah dikasih wewenang ngurus bisnis tambang, yang jelas-jelas merusak alam dan memicu konflik sosial," ujar netizen lain.
Beberapa netizen bahkan menyayangkan posisi Gus Ulil sebagai tokoh agama yang justru mempersempit isu lingkungan menjadi sekadar debat ideologis.
"Ulil sedang mencoba mengalihkan isu lingkungan dengan mempersempitnya jadi perdebatan ide. Padahal, masalah lingkungan itu fakta empiris: hutan jadi gundul, laut jadi keruh," sahut yang lain.
Sebelumnya, Gus Ulil menuai kontroversi lantaran menyebut beberapa kelompok lingkungan sebagai wahabi lingkungan.
Menurutnya, istilah itu merujuk pada sikap ekstrem yang menolak segala bentuk kompromi.
Gus Ulil menilai bahwa pendekatan yang hanya menggaungkan wokisme dan alarmisme global tidak sehat.
Dia mengusulkan konsep "reasonable environmentalist" atau aktivisme lingkungan yang menurutnya lebih rasional.
Baca Juga: Empat Izin Tambang Raja Ampat Sudah Dicabut, Pandji Pragiwaksono Ingatkan Waspada Provokator
Sementara itu, banyak aktivis lingkungan dan akademisi menyatakan keberatan atas framing yang disampaikan Gus Ulil.
Mereka menilai pelabelan seperti oligarki lingkungan atau wahabi lingkungan justru melemahkan perjuangan yang berangkat dari kenyataan di lapangan.
Kelompok yang dimaksud Gus Ulil adalah Greenpeace dan WALHI, yang sebelumnya sangat vokal terhadap ancaman kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat tambang nikel.
Kontributor : Chusnul Chotimah
Berita Terkait
-
Pemerintah Tak Punya Riset Dampak Tambang Nikel Terhadap Ekosistem Pesisir, Pakar Curiga Disengaja
-
Profil Ulil Abshar Abdalla, Anggap Penolak Tambang dan Wahabi Mirip
-
Bahlil Harus Tahu, Dampak Tambang di Pulau Kecil Bisa Langsung Menyebar Cepat Meski Berjarak 40 KM
-
Dampak Penambangan Nikel di Pulau Kecil: Lingkungan Rusak, Warga Terancam
-
Laporan Greenpeace: 12 Izin Tambang Nikel Masuk Kawasan Geopark Global UNESCO Raja Ampat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO