Anggaran Akan Melonjak
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kemungkinan besar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026 akan melonjak drastis hingga mencapai Rp 300 triliun.
Angka ini hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang tercatat Rp 171 triliun, sebuah peningkatan yang disambut Luhut dengan optimisme.
Luhut menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar inisiatif pemberian makan, melainkan sebuah instrumen vital untuk mendukung kehidupan masyarakat miskin dan mewujudkan kesetaraan di Indonesia.
Menurutnya, program ini memiliki dampak ganda, tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga secara signifikan mendorong perputaran roda perekonomian daerah.
Salah satu dampak krusial dari program MBG, menurut Luhut, adalah pembentukan rantai pasok di pedesaan. Operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah akan diprioritaskan untuk memanfaatkan bahan baku dari produsen lokal.
Hal ini secara langsung akan memutar roda ekonomi daerah dan menciptakan sektor ekonomi baru di pedesaan, kabupaten, dan wilayah lainnya.
"Kita akan membangun rantai pasokan karena ini. Kemudian kita bisa melihat sektor ekonomi baru di daerah pedesaan, di kabupaten dan di daerah lain. Jadi kita tidak fokus di satu daerah," ujar Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Luhut juga menyoroti bagaimana penyebaran anggaran MBG yang lebih merata di seluruh Indonesia akan membawa dampak positif.
Baca Juga: Tak Langsung Dimasak, Penerima MBG Kini Cuma Diberi Bahan Mentah
"Jadi bayangkan Rp 171 triliun, biasanya kita taruh di Jawa saja, tapi sekarang kita sebar di seluruh Indonesia. (Anggaran MBG) tahun depan bisa mencapai Rp 300 triliun," tambahnya.
Luhut meyakini bahwa perluasan program MBG yang merata di seluruh tanah air dapat menjadi katalisator bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, ia menekankan pentingnya program ini didukung oleh kerja sama tim yang kuat dan sistem kerja yang detail.
Berita Terkait
-
Jadi Tanda Tanya Besar, Viral Penerima MBG Diberi Bahan Makanan Mentah
-
Bantah Isu Viral, Kepala BGN: Tidak Pernah Terpikirkan Beri Makanan Gratis dalam Bentuk Bahan Mentah
-
Beredar Foto Menu MBG Diganti Kudapan Tinggi Kadar Gula, Bikin Orangtua Geram
-
Anggaran MBG Prabowo Meroket Rp1,1 Triliun dalam Setengah Bulan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah