Suara.com - Aktris sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti krisis yang terjadi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Pemain sitkom Bajaj Bajuri ini meminta pemerintah untuk bertindak cepat menangani terputusnya pelayanan transportasi laut dari dan ke Pulau Enggano yang terjadi sejak akhir Maret 2025.
Seperti diungkap Rieke, penyebab utama gangguan ini adalah pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.
Rieke Diah Pitaloka bahkan meminta pemerintah untuk menaikkan kondisi salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut menjadi status darurat.
"Saya mendukung hasil diskusi dan juga pandangan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu kalau bisa kondisinya ditetapkan sebagai kondisi darurat," kata Rieke Diah Pitaloka pada video yang diunggah Instagram miliknya, kemarin, 23 Juni 2025.
"Karena kalau sebulan lagi kemudian kita harus menunggu urusan alur pengerukan selesai sementara mereka sudah kurang lebih tiga bulan kesulitan untuk mendistribusikan hasil buminya kita sama saja dengan membiarkan 4300 jiwa itu mengadu nasibnya sendiri," imbuhnya.
Rieke yang meninjau proses pengerukan alur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu pada hari Minggu lalu mengungkap berbagai masalah yang terjadi akibat terputusnya akses transportasi tersebut.
"Masyarakat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka," tulis Rieke Diah Pitaloka pada caption Instagram.
"Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu," lanjut pemeran Oneng ini saat mengungkap masalah lainnya.
Baca Juga: Yuk, Sambut Komedi-Aksi Film Agen +62!
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini juga menyebut jika distribusi dan ketersediaan bahan pokok serta BBM terganggu akibat terputusnya akses transportasi ini.
Bahwa pendangkalan itu menghambat pola distribusi BBM ke TBBM Pertamina dan ini tentunya berdampak serius pada penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.
Rieke Diah Pitaloka juga menjelaskan kalau saat ini PT Pelindo tengah melakukan pengerukan dengan target tahap darurat (tahap 1) selesai pada awal Juli 2025 untuk memastikan minimal operasional pelabuhan.
Namun demikian, menurut politikus berusia 51 tahun ini, keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano tidak bisa menunggu sampai proses pemulihan selesai seluruhnya.
Rieke menyebut jika berbagai pihak, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III Pulau Baai sudah berupaya mencari solusi. Hal ini terutama terkait transportasi penumpang.
"Namun, belum ada solusi memadai terkait distribusi barang dan hasil bumi yang justru merupakan kebutuhan utama masyarakat," jelas Rieke pada postingannya.
Tag
Berita Terkait
-
Rieke Diah Pitaloka Curigai Kapal Perang AS di Laut Aceh, Malah Diceramahi Netizen
-
4 Pulau Sengketa Diputuskan Milik Aceh, Rieke Diah Pitaloka Minta Jangan Lengah: Ngeri-Ngeri Sedap!
-
4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Rieke Diah Pitaloka Bicara Ancaman Tambang
-
Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Dicabut, Rieke Diah Pitaloka: Tapi Urusan Belum Selesai
-
8 Artis Serukan Tagar Save Raja Ampat, Denny Sumargo hingga Kunto Aji
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar