"Bagi saya, lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJnya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak," jelas Dedi Mulyadi.
Oleh karena itu, lebih baik dana tersebut digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti membangun infrastruktur dan fasilitas publik.
"Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin, sekarang jumlahnya 12.600, saya pengennya jadi 20 ribu karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin, mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20 ribu, mereka sekolah di sekolah pemerintah dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk membeli sepatu, beli baju, dan mereka bisa bersekolah dengan baik," timpal Dedi Mulyadi lagi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun menyebut bahwa pihaknya pun sudah menyiapkan beasiswa khusus untuk para santri di pondok pesantren serta peremajaan jalanan di provinsi yang dimulai secara perlahan.
"Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh Provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah dibangun terus mulai sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus di jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita," imbuh Dedi Mulyadi.
Dana tersebut pun tampaknya juga akan dimasukkan ke dalam perubahan anggaran baru yang terkait dengan tunggakan BPJS Provinsi Jawa Barat.
"Kemudian BPJS nunggak 334 miliar, tidak dibayarkan ke kabupaten kota sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan BPJS ketika sakit, diperubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah sudah mulai dibangun, kemudian juga warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah secara perlahan diganti rumahnya," sambungnya.
Menurut Dedi Mulyadi, upaya-upaya yang dilakukannya saat ini demi memenuhi kepentingan masyarakat secara luas sebagai pemimpin di Jawa Barat.
"Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang," pungkas Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Pengakuan Pria Penyiram Dedi Mulyadi: Bawa Jimat Dibungkus Kain Putih!
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana