"Bagi saya, lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJnya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak," jelas Dedi Mulyadi.
Oleh karena itu, lebih baik dana tersebut digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti membangun infrastruktur dan fasilitas publik.
"Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin, sekarang jumlahnya 12.600, saya pengennya jadi 20 ribu karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin, mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20 ribu, mereka sekolah di sekolah pemerintah dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk membeli sepatu, beli baju, dan mereka bisa bersekolah dengan baik," timpal Dedi Mulyadi lagi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun menyebut bahwa pihaknya pun sudah menyiapkan beasiswa khusus untuk para santri di pondok pesantren serta peremajaan jalanan di provinsi yang dimulai secara perlahan.
"Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh Provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah dibangun terus mulai sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus di jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita," imbuh Dedi Mulyadi.
Dana tersebut pun tampaknya juga akan dimasukkan ke dalam perubahan anggaran baru yang terkait dengan tunggakan BPJS Provinsi Jawa Barat.
"Kemudian BPJS nunggak 334 miliar, tidak dibayarkan ke kabupaten kota sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan BPJS ketika sakit, diperubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah sudah mulai dibangun, kemudian juga warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah secara perlahan diganti rumahnya," sambungnya.
Menurut Dedi Mulyadi, upaya-upaya yang dilakukannya saat ini demi memenuhi kepentingan masyarakat secara luas sebagai pemimpin di Jawa Barat.
"Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang," pungkas Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Pengakuan Pria Penyiram Dedi Mulyadi: Bawa Jimat Dibungkus Kain Putih!
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul