Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah program yang dikerjakan bersama pemerintah.
Pernyataan itu disampaikannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.
Selain itu, Gus Yahya juga mengatakan ia melaporkan perkembangan nota kesepahaman (MoU) yang selama ini dijalin PBNU dengan berbagai kementerian dan badan pemerintah.
"Itu yang kami laporkan," katanya usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.
Yahya menyampaikan salah satu yang dibahas dalam pertemuan ialah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut PBNU sudah mulai menjalankan program tersebut.
"Soal MBG kami sudah jalan di sejumlah titik, dan sekarang sedang sangat progresif untuk akselerasi untuk pengembangannya," ucapnya.
Gus Yahya kemudian berharap bahwa program yang diemban pihaknya bisa dijalani tanpa hambatan.
"Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar karena kami diberi target oleh BGN, misalnya harus bisa mengelola 1.000 titik, misalnya seperti itu," kata Yahya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri dan Ketum PBNU: Evaluasi Program atau Bahas Agenda Rahasia?
Lantaran itu, Gus Yahya mengemukakan bahwa penting untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi.
"Jadi ini pekerjaan yang besar sekali buat NU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih intensif, kolaborasi yang lebih intensif," ucapnya.
Ada banyak hal yang lain yang juga merupakan kerja sama NU dengan pemerintah.
Gus Yahya menyebutkan, program lain yang merupakan kerja sama antara PBNU dan pemerintah, semisal Gerakan Keluarga Maslahat NU.
"Kami mengerjakan sejumlah program dari berbagai macam kementerian dan kami laporkan. Dan pak presiden mendukung penuh," ujarnya.
"Beliau sangat bahkan mendorong NU lebih kuat dalam mempererat kerja sama dengan pemerintah dan dalam melaksanakan berbagai macam program strategis dari pemerintah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM