Pemerintah Sebut Butuh Peran Swasta dalam Program Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Pemerintah secara konsisten terus mengakselerasi berbagai program prioritas yang tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan dengan memastikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program peningkatan gizi dan pemerataan akses pangan menjadi salah satu program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dipandang mampu menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah dijalankan, Pemerintah berharap dapat menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak dasar atas pangan dan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan termasuk ibu hamil dan menyusui. Tercatat hingga 22 Juni 2025, program MBG telah menjangkau 5,2 juta jiwa penerima manfaat.

“Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentu perlu kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci percepatan target program pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan. Persoalan gizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan masih menjadi tantangan besar. Tentunya hal ini bila tidak segera diatasi akan menjadi kendala utama dalam mencapai Indonesia Emas yang membutuhkan SDM yang berkualitas,” ungkap Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam acara Gotong Royong Makan Bahagia Gratis di SDN Petojo Selatan 06 Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Sebagai bentuk dukungan sektor swasta terhadap Program MBG yang dilaksanakan Pemerintah, organisasi Matahari Pagi Indonesia menginisiasi Program Makan Bahagia Gratis yang berkolaborasi dengan berbagai pihak selaku donatur. Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan bahwa program tersebut ditujukan untuk mendukung kebijakan pemenuhan gizi Pemerintah dengan memberikan makan kepada sekolah yang belum terimplikasi Program MBG.

“Ke depan juga mungkin polanya kami akan juga mengontrol kualitas, di beberapa tempat mungkin kita buat ini satu tahun ke depan. Misalnya di Jakarta pun salah satunya sekolah ini sebagai contoh, nanti ada beberapa daerah di Indonesia, itu yang sedang kita lakukan. Ini sebenarnya bentuk peran dari kelompok masyarakat, pengusaha untuk mengamplifikasi dari program Pak Prabowo,” ujar Dahnil Anzar.

Selanjutnya, Anggota Majelis Pembina Matahari Pagi Indonesia Jusuf Hamka menyampaikan bahwa program tersebut tidak hanya diberikan untuk mendorong pemenuhan gizi dari anak-anak Indonesia, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan UMKM setempat sebagai penyedia makan yang dibagikan kepada para siswa. Implementasi Program Makan Bahagia Gratis kepada 234 siswa SDN Petojo Selatan 06 Jakarta Pusat tersebut merupakan lokasi kedua setelah sebelumnya dilakukan di Yayasan Al-Bi’tsah Himmaturrisalah, Kabupaten Bandung Barat. Sambutan hangat dan antusias juga ditunjukkan oleh ratusan siswa, guru, wali murid, hingga UMKM kantin setempat SDN Petojo Selatan 06 Jakarta Pusat, karena dinilai memberikan dampak bagi berbagai pihak.

“Kita berpikir apa sih yang kita harus berikan untuk negeri. Negeri ini tidak bisa kita lepaskan kepada Pemerintah saja, yang swasta-swasta juga harus bergandengan tangan membantu Pemerintah, negeri ini butuh kita-kita untuk membangun negeri ini,” jelas Jusuf Hamka.

Menanggapi program tersebut, Staf Ahli Haryo menyampaikan bahwa Pemerintah menyambut baik minat sektor swasta dalam mendukung program Pemerintah tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada berbagai pihak yang telah bersinergi dan berkontribusi dalam mempercepat terlaksananya visi Pemerintah saat ini.

Baca Juga: Aturan Baru Justice Collaborator: Peluang Emas atau Celah Korupsi Baru?

Lebih lanjut, Staf Ahli Haryo juga menyebutkan bahwa pelibatan UMKM dalam Gerakan Makan Bahagia Gratis tersebut dinilai mampu mendorong perekonomian daerah, serta sejalan dengan semangat Program MBG Pemerintah. Adapun UMKM merupakan salah satu sektor yang terus didorong Pemerintah dimana berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, UMKM hingga saat ini telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.