Suara.com - Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari kursi wakil presiden belum juga ditanggapi oleh DPR dan MPR, namun sebuah surat lain yang mendesak agar putra Presiden Ke-7, Joko Widodo itu tidak dilengserkan juga telah diterima oleh Parlemen.
Seorang sumber Suara.com yang mengaku mengetahui soal surat kedua tersebut mengatakan surat itu juga datang dari kelompok purnawirawan TNI.
Surat tersebut berbeda isinya dengan surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Isi surat lain yang masuk disebut justru meminta agar Gibran tak dimakzulkan.
Saat Suara.com mengkonfirmasi Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dirinya membenarkan adanya surat lain masuk selain surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
"Iya betul (ada surat lain masuk selain surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI)," kata Indra kepada Suara.com, Rabu (25/6/2025).
Namun saat ditanya lebih lanjut soal isi surat yang masuk itu, Indra tak menjelaskan lagi. Ketika dihubungi Suara.com kembali Indra tak kunjung lagi memberikan jawaban.
DPR Hati-hati
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa pihaknya masih akan sikapi hati-hati soal adanya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Hal itu disampaikan Dasco menanggapi soal belum dibacakannya surat tersebut dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang. Ia mengatakan, jika surat yang mengatasnamakan Purnawirawan ada banyak diterima DPR RI sehingga pihaknya masih akan mengecek terlebih dahulu.
Baca Juga: Forum Purnawirawan Terbelah? Muncul Surat Tandingan di Meja DPR, Minta Gibran Tak Dimakzulkan
"Jadi begini kami juga mendapatkan surat dari juga itu forum purnawirawan juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," sambungnya.
Di sisi lain, ia mengatakan, surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI disebut masih ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Suratnya secara resmi dari Setjen DPR belum dikirim ke pimpinan dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di Rapim dan Bamus sesuai mekanisme mungkin besok atau pekan depan," pungkasnya.
Belum Dibacakan Puan
Sebelumnya, DPR RI akhirnya membuka masa sidang IV Tahun 2024-2025 dengan menggelar Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Berita Terkait
-
Kesulitan Gunakan Arit Saat Potong Tebu, Wapres Gibran Bikin Warganet Heran: Jadi Bisanya Apa?
-
Heboh Pemakzulan Gibran, Ini Deretan Negara Paling Sering 'Pecat' Pemimpinnya
-
Bahas Hilirisasi Kemenyan, Wapres Gibran Diolok-olok Bak Anak Sekolah Imbas 5 Kali Ucap Kalimat Ini
-
Heboh Gibran Jadi Striker Lapangan Hijau, Netizen Riuh: Skill Tingkat Wapres atau Gimmick Politik?
-
Belajar dari Sejarah: 7 Kisah Pemimpin Dunia yang Dimakzulkan di Tengah Panasnya Isu Gibran
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
Indonesia Siapkan Draft Element Paper untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global
-
Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata
-
Tergiur Penggandaan Black Dollar, WNA Korea Tertipu Duo Liberia di Jakarta
-
1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat
-
Bisakah Pertanian Masyarakat Adat Menjawab Krisis Pangan Global? Ini Temuan Terbarunya
-
Transformasi Pengelolaan Kendaraan Operasional: Dari Beli ke Sewa
-
Karena Ini, Pengacara Eks Wamenaker Noel Tuding KPK Tebang Pilih
-
Perdagangan Kayu Ilegal Masih Marak, Bisakah Sains Forensik Jadi Solusi?
-
Berawal dari Perkelahian Adik, Pemuda di Maluku Tewas Dipukul Prajurit TNI
-
Kapal Pertamina Tak Bisa Lewat Selat Hormuz, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi ke Iran