Suara.com - Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menyebut bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
"Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," tegas Agus Jabo dalam sebuah siniar di Jakarta, Jumat (27/62025).
Agus Jabo menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos diberikan melalui transfer yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sehingga peluang menjadikan bansos sebagai alat politik otomatis tertutup.
"Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan," tegasnya.
Selain itu Agus Jabo juga berkomitmen hanya mengurus program-program yang memperjuangkan rakyat, bukan untuk urusan lain.
Komitmen untuk menjaga integritas ini, kata Agus Jabo, selaras dengan pesan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Selain pesan untuk tidak korupsi, Agus Jabo juga menyampaikan pesan lain dari Prabowo Subianto kepadanya saat dilantik, yaitu untuk bekerja dengan data sehingga bansos dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.
Baca Juga: Proyek Rumah Tanpa Utang Asing, Menteri Ara: Perintah Prabowo Kita Berdiri di Kaki Sendiri
"Di sini saya ingin mengajak sesuai perintah Presiden untuk menjadikan Negara yang gemah ripah loh jinawi, semua harus tersenyum, rakyat harus gemuyu," ujar dia.
Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jelas Agus, saat ini masih terdapat 3 juta masyarakat yang miskin ekstrem.
Untuk mewujudkan negara yang gemah ripah loh jinawi, Presiden Prabowo meminta pada 2026 kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.
Ia juga menjelaskan apa yang dilakukan negara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui Sekolah Rakyat.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, menurutnya, memberikan harapan dan kesempatan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter, dengan konsep boarding school secara gratis.
"Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena terhambat biaya. Orang tua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki. Singkat kata, negara hadir untuk rakyat," kata Agus Jabo. (Antara)
Berita Terkait
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tiba di Indonesia, Disambut Pelukan Hangat Prabowo
-
Kemensos Tegaskan Bansos Tidak Boleh Jadi Alat Politik!
-
Besok! Anwar Ibrahim Terbang ke Jakarta Temui Prabowo, Bahas Apa?
-
Proyek Rumah Tanpa Utang Asing, Menteri Ara: Perintah Prabowo Kita Berdiri di Kaki Sendiri
-
67 Desa di Papua Masih Gelap, Prabowo Langsung Targetkan Seluruh Indonesia Terang dalam 4 Tahun
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?