Kemensos Tegaskan Bansos Tidak Boleh Jadi Alat Politik!

Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan kalau bansos tidak boleh dijadikan alat politik oleh siapa pun.

Sebagai pejabat kementerian, Agus juga menekankan kalau hal itu juga tidak akan dia lakukan maupun menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

"Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik, yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," kata Agus saat berbincang dengan politisi senior Akbar Faizal di Jakarta, ditulis pada Jumat 27 Juni 2025.

Menurutnya, setiap pejabat negara harus selalu mendahulukan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan partai maupun kelompok tertentu.

Terkait bansos negara, Agus memastikan bahwa penyalurannya telah sangat sistematis. Sehingga tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat politik kelompok tertentu.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos diberikan melalui transfer, yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Sehingga peluang menjadikan bansos sebagai alat politik otomatis tertutup.

Sesuai dengan target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, Agus menyampaikan kalau Kemensos mendapatkan mandat agar bisa menyalurkan bansos dan program pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.

Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) saat ini masih terdapat 3 juta masyarakat yang miskin ekstrem. Presiden Prabowo meminta, angka kemiskinan ekstrem itu bisa menjadi nol persen pada 2026.

Baca Juga: Cara Melaporkan BSU dan Bansos yang Tidak Tepat Sasaran

Untuk mencapai target tersebut, kata Agus, salah satu strateginya dengan membuat program Sekolah Rakyat.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, menurutnya, memberikan harapan dan kesempatan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter, dengan konsep boarding school secara gratis.

"Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena terhambat biaya," kata Agus.

Dia melanjutkan bahwa orangtua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki.

Agus berpandangan kalau program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bantuan yang memang dibutuhkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Dalam berbagai pertemuannya dengan orangtua calon siswa Sekolah Rakyat, Agus mendapati mereka berpesan tidak ingin anak mereka bernasib sama.

"Ketika bertemu orangtua siswa dibeberapa daerah mereka bilang bahwa jangan sampai anak saya jadi seperti saya," cerita Agus.

Diketahui, berdasarkan data yang disusun pemerintah RI melalui BPS tercatat kalau angka masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk Indonesia.

Angka itu berdasarkan perhitungan terbaru dari BPS yang disusun dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipetakan pada 2025.

Indikator DTSEN itu memetakan jumlah masyarakat miskin dilihat dari pengeluaran per bulan per kapita sebesar Rp 600.000.

Selain itu, ada pula kategori masyarakat miskin ekstrem yang jumlahnya sekitar 3,57 juta jiwa atau sekitar 1,13 persen dari total penduduk Indonesia.

Masyarakat miskin ekstrem itu dilihat dari pengeluaran per kapita per bulannya hanya Rp 400.000.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalammemastikan program bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara tepat sasaran.

Dalam proses pemutakhiran penerima bansos berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasiomal (DTSEN), masyarakat diberi ruang untuk mengajukan usulan maupun sanggahan.

Namun, pengajuan kedua hal itu wajib disertai dengan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.