Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar lingkaran korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut).
Dalam operasi senyap yang digelar di Kabupaten Mandailing Natal pada Jumat (22/8) malam, tim penyidik mengungkap adanya skema rasuah yang terorganisir.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kasus ini memiliki dua 'pintu' atau klaster penerimaan uang haram yang berbeda, melibatkan proyek di tingkat provinsi dan nasional.
“Benar, terkait proyek-proyek di PUPR provinsi dan proyek-proyek di satuan kerja PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah 1 Sumut. Sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (28/6/2025).
Skema dua klaster ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi terjadi secara sistematis di dua lingkup berbeda namun saling berkaitan, yakni proyek yang dikelola Dinas PUPR provinsi dan proyek preservasi jalan yang ditangani Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN).
Pihak-pihak yang diamankan, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta, kini telah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Budi memastikan detail lengkap mengenai konstruksi perkara dan siapa saja yang terlibat akan segera diumumkan ke publik.
“Tentu nanti dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh,” ujarnya.
OTT di Sumut ini menjadi yang kedua kalinya dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, pada Maret 2025, KPK juga melakukan operasi serupa yang menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Baca Juga: OTT KPK di Mandailing Natal: 6 Orang Ditangkap, Dugaan Proyek Jalan Jadi Sumber Masalah
Berita Terkait
-
Khalid Basalamah Soal Diperiksa KPK: Tak Ada Hubungan Saya dengan Korupsi Haji
-
OTT KPK di Mandailing Natal: 6 Orang Ditangkap, Dugaan Proyek Jalan Jadi Sumber Masalah
-
Baru Jadi Stafsus Presiden, Harta Kekayaan Musisi Yovie Widianto Tembus Rp 43 Miliar!
-
Profil Catur Budi Harto, Eks Pejabat BUMN yang Dipanggil KPK
-
KPK Optimis Ekstradisi Tannos: 5 Bahan Ini Jadi Kunci Taklukkan Pengadilan Singapura?
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Sepekan Lebih Kritis, Siswa SMP Korban Bullying di Tangsel Meninggal Usai Dipukul Kursi
-
Percepat Penanganan, Gubernur Ahmad Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying Cilacap
-
Ribuan Peserta Ramaikan SRGF di Danau Ranau, Gubernur Herman Deru Apresiasi Antusiasme Publik
-
Heboh Pakan Satwa Ragunan Dibawa Pulang Petugas, Pramono Membantah: Harimaunya Tak Keluarin Nanti
-
Jejak Karier Mentereng Mayjen Agustinus Purboyo, Kini Pimpin 'Pabrik' Jenderal TNI AD Seskoad
-
Apa Ketentuan Pengangkatan Honorer PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Aturan KemenpanRB
-
Pramono Ungkap Fakta Baru Buntut Ledakan SMAN 72: Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah
-
Aksi Heroik 10 Anjing Pelacak K9, Endus Jejak Korban Longsor Maut di Cilacap
-
Finish 10K BorMar 2025 dalam 81 Menit, Hasto Kristiyanto Lampaui Capaian Pribadi: Merdeka!
-
Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2025 Tegaskan Seruan Gubernur Herman Deru: Jaga Alam Demi Pariwisata