Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritisi guyonan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang mengusulkan adanya anggaran pendangadaan iPad bagi anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 yang melibatkan Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (1/7/2025).
Lucius menilai, semangat mengurangi kertas atau paperless memang tujuannya baik, tapi jangan dimanfaatkan DPR untuk meminta fasilitas.
"Akan tetapi jika semangat itu jadi alasan untuk meminta fasilitas semacam iPad ya jadi kontraproduktif. Apalagi rencana pengadaan iPad itu disuarakan ketika DPR sedang membahas anggaran negara untuk tahun 2026," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (2/7/2025).
Ia mengatakan, dengan adanya guyon usulan tersebut jadi membuka tabir kalau selama ini yang berpikir serius soal anggaran justru Menteri Keuangan bukan DPR.
Semangat paperless padahal sudah dilakukan di DPR, terbukti, kata Lucius, dengan banyaknya layar atau monitor di ruang rapat.
"Masalahnya banyak anggota kerap enggak rajin menghadiri rapat. Atau kalau hadir pun, mereka malas menyimak presentasi di layar," katanya.
Untuk itu, Lucius menilai usulan pengadaan iPad sangat tidak mendesak untuk DPR.
"Kalau anggota DPR merasa perlu menggunakan iPad ya beli sendirilah. Sudah banyak juga kan yang punya. Kalau sudah punya tetapi minta yang baru karena gratis, ya itu namanya pemborosan," ujarnya.
Baca Juga: Indef Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bisa di Bawah 5 Persen, Ancaman Utang dan Belanja Mengintai!
"Pemborosan itu yang sedang ingin dicegah pemerintahan sekarang melalui program efisiensi anggaran. Semangat efisiensi itu seharusnya menjadi spirit pembahasan anggaran, bukan malah pemborosan," sambungnya.
Sebelumnya, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan defisit anggaran yang diperkirakan tembus Rp662 triliun pada 2025, DPR justru mengusulkan hal berbeda, yakni pengadaan iPad untuk anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025). Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Setelah menyampaikan rancangan APBN 2026, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa rapat kali ini tidak menggunakan kertas. Lantaran mengurangi penggunaan kertas.
"Kalau kita raker dan panja karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless jadi tidak menerima fotokopi jadi bisa di iPad," kata Said di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Dalam hal ini, beberapa anggota mengungkapkan agar adanya pengadaan iPad di setiap ruangan. Menanggapi ini, ketua Banggar pun berencana untuk mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk anggaran iPad.
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Ungkap APBN Tahun Terakhir era Jokowi Bekerja Keras
-
Sri Mulyani "Nyentil" DPR: Tepuk Tangan Loyo Meski Ekonomi Tumbuh, Belum Makan Siang Ya, Pak?
-
Kementerian ESDM Minta Rp 104,97 Triliun ke Sri Mulyani, untuk Apa?
-
BNN Nggak Tangkap Artis Narkoba, Penjual Online Malah Kena Palak
-
Apindo Setuju Sri Mulyani Pungut Pajak Pedagang E-commerce
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
-
Viral Biaya Tambahan QRIS Rp500: BI Melarang, Pelaku Bisa Di-Blacklist
-
Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Stok AS Melonjak
Terkini
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Usai KUHAP Rampung Dibahas, Kapan DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset? Ini Kata Ketua Komisi III
-
Mencuat di Komisi Reformasi Polri: Mungkinkah Roy Suryo Cs dan Jokowi Dimediasi?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Bentuk Posbankum Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Rekor MURI
-
Soal UMP Jakarta 2026, Legislator PKS Wanti-wanti Potensi Perusahaan Gulung Tikar
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Naik Jadi Rp99 Triliun, BGN Siap Gelontorkan Rp1,2 T per Hari
-
Bukan Tak Senang, Ini Alasan Prabowo Larang Siswa Sambut Kunjungan Presiden
-
10 Wisata Alam Jember untuk Libur Akhir Tahun, dari Pantai Eksotis hingga Situs Megalitik